 |
| Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah. |
Padang, Rakyatterkini.com - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengundang perwakilan lima kementerian untuk rapat bersama. Agenda rapat tersebut adalah untuk merumuskan strategi percepatan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang saat ini masih berstatus sebagai daerah tertinggal.
Rapat ini dijadwalkan pada 29 Februari mendatang.
Menurut Gubernur Mahyeldi, dua hal utama yang akan dibahas dalam rapat adalah percepatan pembangunan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Mentawai.
Kedua aspek ini sangat terkait dengan ketersediaan infrastruktur, yang memerlukan perhatian dan dukungan tidak hanya dari pemerintah daerah, tetapi juga dari pemerintah pusat.
“Permasalahan di Mentawai memerlukan penyelesaian dengan skala kewenangan yang lebih besar. Oleh karena itu, kami mengundang perwakilan dari berbagai kementerian untuk turut serta dalam rapat koordinasi ini,” ujar Gubernur Mahyeldi.
Lima kementerian yang diundang termasuk Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Investasi/BKPM, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Gubernur berharap bahwa masing-masing kementerian akan mengutus perwakilannya untuk berpartisipasi dalam rapat ini.
Gubernur Mahyeldi juga menekankan pentingnya partisipasi aktif dari pemerintah pusat dalam upaya mengentaskan Kabupaten Kepulauan Mentawai dari status tertinggal.
Masalah di Mentawai seperti rendahnya pertumbuhan ekonomi, tingginya angka kemiskinan dan stunting, serta status tertinggal beberapa desa, membutuhkan intervensi lintas kementerian.
Rapat koordinasi ini diselenggarakan di Tua Pejat, Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan tujuan agar para peserta dapat merasakan langsung kondisi kehidupan masyarakat di sana.
Diperkirakan sekitar 300 peserta, termasuk para pengambil kebijakan dari berbagai instansi, akan menghadiri rapat ini. Harapannya, setelah merasakan langsung situasi di Mentawai, akan ada solusi konkret yang dihasilkan dari rapat tersebut.
Selain perwakilan kementerian dan instansi vertikal, rapat koordinasi ini juga akan dihadiri oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Ini menunjukkan komitmen serius untuk mengatasi masalah pembangunan di Mentawai dan mendorong kemajuan daerah tersebut. (adpsb)
