 |
| Bupati Pasaman Barat, Hamsuardi temui warga Kajai yang menggelar demo. |
Simpang Empat, Rakyatterkini.com - Setelah tiga hari berunjukrasa, masyarakat korban gempa Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Sumbar, Rabu sore (6/9/2023) bertemu dengan Bupati Pasaman Barat, Hamsuardi di Pelataran Parkir Kantor Bupati Pasaman Barat.
"Sampai saat ini masih ada 86 unit rumah lagi yang belum diverifikasi (cek ulang). Tim sekarang lagi bekerja, yang sudah diverifikasi menunggu proses pencairan dana, untuk itu masyarakat diminta bersabar dulu. Ikuti proses mekanisme yang ada, " kata Bupati Hamsuardi.
Hamsuardi mengatakan, soal tuntutan warga memasukkan data korban gempa yang tercecer akan didata atau direalisasikan setelah proses verifikasi yang 86 rumah selesai.
"Soal adanya oknum-oknum jorong yang mengancam warga atau tidak memberikan pelayanan terbaik kepada warga, nanti akan kita telusuri, kalau terbukti akan kita berhentikan," kata Bupati Hamsuardi.
Kedatangan Bupati Hamsuardi sudah ditunggu-tunggu masyarakat pendemo sejak pagi Rabu (6/9) kemudian baru bisa menjawab tuntutan korban gempa sekitar pukul 15.30 WIB.
Bupati didampingi Kepala BPBD Armi Ningdel, Asisten I Setia Bakti, Kepala Balitbangda Hernina Syahputri, Kadis Kominfo Imter, Plt Kasat Pol PP Media Fitra, anggota DPRD Baharuddin R, dan beberapa OPD Pemkab Pasaman Barat.
Pertemuan warga korban gempa sempat-tertunda-tertunda karena adanya oknum yang membuat ricuh. Sehingga bupati diamankan aparat kepolisian ke ruangan kerja bupati.
Semula telah hadir dihadapan masyarakat pada pukul 13.30 WIB tetapi karena ada suasana gaduh akhirnya Bupati Hamsuardi bisa menjawab tuntutan warga Kajai sekitar pukul 15.20 WIB.
Sebelumnya Bupati Hamsuardi memberikan penjelasan, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Pasaman Barat Armi Ningdel dihadapan pengunjukrasa juga memberikan penjelasan hampir senada.
"Tinggal 86 unit rumah lagi rumah rusak berat yang belum diverifikasi, sekarang kita sedang bekerja," jelas Armi Ningdel.
Menurut Armi Ningdel, jika proses verifikasi yang 86 rumah sudah selesai, maka akan masuk tahap selanjutnya. Apakah masyarakat akan memakai sistem Reimburse Mandiri, Reimburse Aplikasi, atas Swakelo Mandiri? Kalau Reimburse Mandiri dengan cacatan toko bangunannya punya izin usaha.
Setelah itu kata Armi, bisa dilakukan pembangunan kembali berdasarkan tim teknis untuk membuatkan rekomendasinya ke bank untuk pencairan dana.
Dia menyebut saat tim juga sedang berlangsung mendata 266 data susulan oleh tim teknis. Tim teknis terdiri 21 orang yang terdiri dari sarjana sipil, miminal STM Jurusan Bangunan yang berada pada Dinas PUPR, Perkim dan BPBD.
Langkah verifikasi terhadap angka korban gempa 1.111 rumah yang sudah di-SK-kan Bupati itu dilakukan, kata Armi Ningdel karena adanya temuan dan laporan inspektorat BNPB Pusat.
Kemal, didampingi Koordinator Aksi Masendi mengatakan, meski tak puas dengan pernyataan bupati tersebut, namun dia akan membawa hal tersebut ke dalam rapat dulu dengan masyarakat.
"Memang tak memuaskan tentang tuntutan kita kepada bupati, tetapi kita tunggu proses pencairan seperti yang dijanjikan bupati tadi, kalau tidak juga cair kita demo lagi ke kantor bupati," kata Kemal.
Dia juga meminta bupati memecat oknum jorong dan aparat nagari yang mengancam pengunjukrasa karena menyampaikan aspirasi ke kantor bupati melalui WhatsAspp.
Bupati Hamsuardi mengatakan akan mencari aparat jorong tersebut, agar memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Seperti diketahui sekitar 200 warga korban gempa telah berdemo sejak Senin (4/9/2023) di halaman kantor bupati. Bahkan mereka bermalam di salah satu Ruko belum siap, di Jalur 32 Simpang Empat untuk menyampaikan aspirasi kepada Bupati Hamsuardi. (junir sikumbang)
