Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Info Covid-19 Sumatera Barat

Update Sabtu 3 Desember 2022 20:00 WIB


Positif Aktif Sembuh Meninggal
104.644 209 102.063 2.372
sumber: corona.sumbarprov.go.id

Perbaiki Layanan Pemerintah, Wabup Solsel: Ingat!, Kita Bekerja Super Team bukan Superman

Selasa, 15 November 2022 | 20:42 WIB Last Updated 2022-11-15T13:42:46Z

Kepala OPD rakor bersama wakil bupati Solsel.

Padang Aro, Rakyatterkini.com – Memperkuat dan memperbaiki layanan pemerintahan, Pemkab Solok Selatan gelar rakor dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat dan wali nagari se-kabupaten.

Tujuannya adalah untuk menghasilkan rumusan kebijakan, serta langkah strategis yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good Govement).

Wakil Bupati Solok Selatan, Yulian Efi mengatakan seluruh jajaran pemerintahan kabupaten dituntut untuk merumuskan kebijakan dengan baik, agar segala kelemahan-kelemahan dapat dievaluasi.

"Saya berharap, kita semua dapat merumuskan kebijakan dengan baik. Perbaiki dan tingkatkan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), untuk itu mulai dari sekarang lakukan evaluasi dan perbaiki segala kelemahan data yang dibutuhkan", kata Yulian Efi, Selasa (15/11/2022). 

Data yang akurat sangat dibutuhkan sebagai bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) serta laporan pemeintahan lainnya.

"Ke depan, tidak lagi ada lagi perangkat yang asal-asalan memberikan data, Ingat!, kita bekerja dengan super team bukan superman," tegas Wabup.

Mendorong tercapainya rumusan kebijakan, Rakor ini menghadirkan narasumber, Aristo Munandar, bupati Agam periode 2000-2010 dan Doni Rahmat Samulo, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Sumatra Barat.

Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah adalah agar seluruh Stakeholder saling membuka komunikasi, berkoordinasi dan bersinergi. Jangan ada perangkat daerah yang membuat kebijakan maupun kegiatan tanpa melibatkan sektor lain yang terkait. 

Sementara Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Sumatra Barat, Doni Rahmat Samulo mengatakan dalam pemenuhan SPM, urusan pemerintahan wajib yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan tersebut. (alwis)


IKLAN



×
Berita Terbaru Update