 |
| Bupati Suhatri Bur terima piagam penghargaan dari Kementrian Keuangan. |
Padang Pariaman, Rakyatterkini.com - Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, raih penghargaan sebagai peringkat dua dari Kementrian Keuangan atas kinerja pengelolaan dana desa tahun anggaran 2021. Piagam penghargaan diserahkan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumbar, Heru Pudyo Nugroho.
Penghargaan diterima langsung oleh Bupati Suhatri Bur didampingi Wakilnya Rahmang, di aula kantor bupati setempat, saat penanda tanganan nota kesepakatan sinergi pemanfaatan bersama data dan informasi antara DJPb Provinsi Sumatera Barat dengan pemerintah daerah itu, Senin (6/6/2022).
Bupati Suhatri Bur menyampaikan, ucapan terima kasih kepada perangkat daerah bersama jajaran dan pemerintahan nagari se-Kabupaten Padang Pariaman, yang telah berkontribusi dan bekerjasama selama tahun anggaran 2021. Sehingga, laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2021 memperoleh Opini WTP.
"Alhamdulillah, penghargaan demi penghargaan yang diterima adalah hasil kerja kolektif, termasuk hari ini sebagai terbaik dua dalam pengelolaan anggaran nagari tahun 2021," ungkapnya penuh rasa syukur.
Menurutnya, ini menunjukkan konsistensi pengelolaan keuangan daerah tetap terjaga, walau berada di tengah kondisi pandemi Covid-19. Dia menyebutkan, capaian ini menjadi bukti bahwa perangkat daerah sampai ke nagari mengelola keuangan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
"Prestasi yang sangat membanggakan ini merupakan perwujudan nyata dari semangat pemerintah, untuk senantiasa menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah," sebutnya lagi.
Dirinya menyadari bahwa pengelolaan keuangan daerah selalu dihadapkan pada perubahan peraturan perundangan-undangan yang dilandasi keinginan untuk mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien, melalui tata kelola pemerintahan yang baik, membawa konsekuensi dalam pengelolaan keuangan daerah untuk selalu berpacu mengimplementasikan tuntutan perubahan tersebut.
"Meski banyak tuntutan dalam pengelolaan keuangan yang lebih baik, namun ke depan kami bertekad untuk lebih baik lagi untuk lebih mewujudkan Padang Pariaman berjaya di berbagai sektor," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, Heru Pudyo Nugroho menyatakan, Kanwil DJPb adalah perwakilan Kementrian Keuangan di daerah yang akan mengawal pengelolaan keuangan dan hubungan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
"Tugas Kanwil DJPb mengawal pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik, termasuk Kabupaten Padang Pariaman," sebut Heru.
Dia menyatakan, hal ini dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan APBN dan APBD yang berkualitas, transparan dan akuntabel di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
"Selamat untuk pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, semoga ke depan pengelolaan anggarannya lebih berkualitas, transparan, dan akuntabel," ucapnya mengkhiri. (suger)
