Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Info Covid-19 Sumatera Barat

Update Minggu 24 Juli 2022 20:00 WIB


Positif Aktif Sembuh Meninggal
103.888 23 101.514 2.351
sumber: corona.sumbarprov.go.id

Penyaluran APB Nagari Masih Nol di Pesisir Selatan

Jumat, 04 Maret 2022 | 13:46 WIB Last Updated 2022-03-04T06:46:01Z

Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Nagari, Loli Novita.


Painan, Rakyatterkini.com - Pandemi Covid-19 belum mereda, kepada semua pemerintahan nagari (Pemnag) di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) diminta supaya segera mengajukan Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Nagari.


Itu disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDP2KB) Pessel, Zulkifli, melalui Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Nagari, Loli Novita, Jumat (4/3/2022) di Painan.


Dikatakan, pihaknya menargetkan penyaluran dana desa (DD) untuk nagari bisa tercapai sebesar 40 persen pada Maret 2022, dari total DD tahun 2022 ini sebesar Rp161.021.565.000.


Untuk meringankan beban masyarakat dalam menghadapi kondisi perekonomian yang melesu akibat pandemi Covid-19, pemerintahan nagari dapat mengalokasikan anggaran untuk pemulihan ekonomi melalui DD tersebut.


Bentuk kegiatannya adalah melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar 40 persen, program ketahanan pangan sebesar 20 persen, dan penanggulangan Covid-19 sebesar 8 persen pula. 


Sedangkan sisanya bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan lainnya sesuai kesepakatan menurut ketentuan, termasuk juga kegiatan penanganan gizi buruk, serta pembangunan fisik lainnya bila memang diperlukan. 


Kepada pemerintah nagari diminta untuk segera mengajukan APB Nagarinya, agar target penyaluran sebesar 40 persen di bulan Maret ini bisa tercapai. Ini saya tegaskan karena hingga saat ini kucurannya masih nol persen, katanya.


Ditambahkan lagi pengajuan APB Nagari itu dilakukan kepada KPPN melalui Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD).


"APB Nagari yang sudah diajukan itu selanjutnya di posting, sehingga bisa kita kunci berapa kebutuhan yang diajukan. Bila sudah memenuhi persyaratan, maka anggaran itu langsung ditransfer ke rekening nagari oleh KPPN," ucapnya.


Sebagai fasilitator, pihaknya akan terus berupaya melakukan dorongan serta juga mendesak agar pemerintahan nagari tidak lalai.


Disampaikan, selain DD, anggaran untuk menunjang pelaksanaan kelancaran roda pemerintah nagari juga berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD).


"Tahun 2022 ini alokasinya sebesar Rp79.703.391.600 pula, yang peruntukkannya adalah pada 182 nagari. Dari jumlah itu, sehingga totalnya mencapai Rp240,7 miliar," tutupnya. (baron)



IKLAN



×
Berita Terbaru Update