 |
| Gubernur Sumbar, Mahyeldi memperagakan berkas kerjasama dengan Mbiz Market. |
Padang, Rakyatterkini.com -- Menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa, Platform Market Place "Mbiz Market" untuk memenuhi kebutuhan rutin kantor.
Untuk itu Pemprov Sumbar melakukan kerjasama dengan perusahaan pemilik platform digital pengadaan online selaku pelopor dan trendsetter Mbizmarket.co.id akan menyediakan platform marketplace berbasis toko dalam jaringan (online).
Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) ditandatangani Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan CEO Mbizmarket.co.id, Rizal Paramarta, Kamis 3 Juni sekaligus Lounching Aplikasi "Kadai Rami" (Rang Minang) di Aula Kantor Gubernur.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan, pandemi Covid-19 masih terus berdampak langsung terhadap perekonomian Sumatera Barat.
Dimana kondisi pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun 2020 minus 1,60 persen padahal pada tahun 2019 tumbuh 5,01 persen. Adapun salah satu sektor yang terdampak oleh pandemi Covid-19 ini adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Keberpihakan terhadap UMK dan Koperasi sangat jelas tertera pada Perpres Nomor 12 Tahun 2021 ini, dimana pemerintah membuka peluang bagi UMK dan Koperasi untuk mengikuti Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah hingga Rp15 Miliar.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menentukan tentang batasan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp15 miliar.
Namun demikian dorongan untuk melaksanakan transaksi secara digital malalui e-marketplace ini perlu dilakukan guna mendorong UMKM untuk go digital, dengan batasan pertransaksi hingga Rp50 juta diharapkan pada akhirnya nanti mampu mewujudkan masyarakat Sumbar yang sejahtera.
Kepala LKPP diwakili Direktur advokasi Pemerintah Daerah LKPP, Iwan Herniwan menyampaikan terkait dengan e-Katalog Lokal, Provinsi Sumatera Barat sudah ditetapkan sebagai pengelola dengan Keputusan Kepala LKPP Nomor 199 tahun 2020 tentang persetujuan pengelolaan katalog elektronik lokal, dengan komoditi yang diusulkan untuk tahap awal adalah alat mesin pertanian yang diproduksi oleh bengkel lokal di Sumatera Barat.
Alsintan ini memiliki karakteristik atau spesifikasi khusus untuk memenuhi kebutuhan pengolahan lahan di Provinsi Sumatera Barat.
Iwan Herniwan menjelaskan program Belanja Langsung (Bela) pengadaan merupakan program untuk mendukung UMK Go Digital melalui proses belanja langsung K/L/PD kepada UMK yang tergabung dalam marketplace.
Manfaat yang didapat melalui sistem belanja langsung yang sudah established seperti belanja melalui marketplace. Yakni Lebih mudah dan cepat dalam pengadaan barang dan jasa, lebih menghemat sumber daya termasuk efisiensi anggaran dan lebih transparan dan akuntabel.
Untuk memperlancar proses transaksi pembayaran atas pengadaan barang/jasa melalui sistem toko online/ritel online termasuk Bela Pengadaan, maka Bendahara Pengeluaran Pembantu di masing-masing SKPD agar menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang melindungi dengan Bank Badan Usaha Milih Negara (BUMN).
Sementara itu, CEO Mbizmarket, Rizal Paramarta mengatakan kesiapannya sebagai mitra Bela Pengadaan siap mendukung Pemerintah Daerah Sumbar dalam hal pengadaan untuk berbagai kategori barang dan jasa yang dibutuhkan, mulai dari makan minum, alat tulis kantor, souvenir, transportasi dan layanan kurir, yang mitra penyedia/ vendornya telah terdaftar di platform mbizmarket.
Kerjasama antara Mbizmarket dan LKPP merupakan bentuk komitmen kami untuk mendukung program UMK Go Digital, sekaligus turut mendukung upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional.
Selama masa pandemi, Mbizmarket.co.id membukukan pertumbuhan bisnis yang signifikan, dan mencatat kinerja penjualan dua kali lipat dibanding tahun 2019. Pertumbuhan bisnis tersebut didorong dari keberhasilan Mbiz dalam memenuhi kebutuhan berbagai alat kesehatan dari kalangan perusahaan swasta dan juga pemerintah.
Kerjasama Mbizmarket dengan LKPP melalui program Bela Pengadaan ini diharapkan dapat dimanfaatkan langsung oleh seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah di tanah air. (biro admpim)
