Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Info Covid-19 Sumatera Barat

Update Minggu, 17 Oktober 2021 20:00 WIB


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
89.631 430 87.061 2.140
sumber: corona.sumbarprov.go.id

Presiden Minta Kepala Daerah Perbanyak Program Padat Karya

Kamis, 15 April 2021 | 11:24 WIB Last Updated 2021-04-15T04:24:57Z
Presiden Jokowi didampingi Menko Polhukam, Mendagri, dan Seskab pada rapat koordinasi kepala daerah  yang digelar secara virtual, dari Istana Negara, Jakarta. (Foto: BPMI Setpres Muchlis Jr)


Jakarta, Rakyatterkini.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta kepala daerah untuk memanfaatkan APBD mereka dalam membantu masyarakat di lapisan bawah yang terdampak pandemi. 


Salah satu caranya yaitu dengan memperbanyak program-program padat karya yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan di daerah.


Itu disampaikan presiden saat memberikan pengarahan secara virtual dari Istana negara, Jakarta, Rabu 14 April 2021.


“Saya minta agar APBD ini bisa memberikan pekerjaan kepada masyarakat di lapis bawah dengan cara perbanyak program-program padat karya untuk penciptaan lapangan pekerjaan sambil menunggu ekonomi kembali pulih sepenuhnya,” ujarnya.


Pemerintah daerah juga harus bersegera mengeksekusi bantuan sosial yang sangat dibutuhkan warganya. Pemerintah pusat sendiri telah mengalokasikan bantuan sosial yang juga diberikan kepada masyarakat di daerah. 


Namun, apabila terdapat sejumlah titik di daerah yang masih belum tersentuh bantuan tersebut, maka pemerintah setempat dapat langsung bergerak cepat untuk turut memberikan bantuan sosial.


Kepala Negara kembali menekankan soal investasi di daerah yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Cipta Kerja yang implementasi pelaksanaannya harus didukung penuh demi membuka seluas-luasnya kesempatan kerja bagi masyarakat.


“Daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota jangan memperlambat yang namanya izin investasi karena investasi menciptakan lapangan pekerjaan,” tuturnya.


Investasi yang masuk ke suatu daerah pada gilirannya juga akan menggerakkan perekonomian daerah tersebut. Ketidaksigapan untuk melayani perizinan investasi berarti akan turut memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah yang juga akan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional.


Selain itu, investasi juga akan memberikan pemasukan kepada negara dan daerah. Dari aktivitas investasi itu lah negara maupun daerah dapat menarik pajak dan retribusi.


“Sebanyak 76 persen pendapatan negara itu diperoleh dari pajak. Besar sekali. Kalau ada investasi baru mendirikan perusahaan, pabrik, atau industri artinya ada yang kita pungut pajaknya. Ada tambahan lagi,” ujar Presiden. (setpres/un)




×
Berita Terbaru Update