 |
| Gubernur Mahyeldi, didampingi istri Harneli Bahar memberikan data keluarga pada petugas BKKBN Sumbar. |
Padang, Rakyatterkini.com - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah beserta istri Harneli Bahar mengawali pencanangan pendataan perdana keluarga serentak nasional di Provinsi Sumbar.
Pendataan iti dilakukan oleh petugas dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumbar, Kamis 1 April 2021.
Kegiatan pendataan perdana ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Sumbar, Fatmawati beserta jajaran eselon dan staf kantor BKKBN Provinsi Sumbar.
Gubernur mengatakan BKKBN Provinsi Sumbar akan menyelenggarakan Pendataan Keluarga 2021 untuk melihat kondisi keluarga di Provinsi Sumbar khususnya saat ini demi membangun keluarga yang berkualitas.
Selain itu gubernur juga mengharapkan dengan dilakukan pendataan ini, masyarakat dapat mengikuti dan merasakan kesejahteraannya dalam memberikan data yang akurat di tahun 2021.
Namun dibalik itu bagi petugas akan mengumpulkan data terkait dengan kependudukan, data Keluarga Berencana dan data tentang pembangunan keluarga, kita harapkan petugas di lapangan tetap mengikuti protokol covid-19.
Selanjutnya ia mengajak seluruh bupati/walikota di Sumbar dan juga seluruh keluarga atau warga masyarakat, agar mendukung kegiatan ini dengan memberikan informasi data yang valid, data yang akurat lengkap dan jelas.
Kemudian ketika ditanyakan oleh petugas bisa dijelaskan dan dijawab dengan tepat dalam memberikan hal yang positif untuk rencana pembangunan sumatera barat ke depan.
"Untuk itu atas nama Gubernur Sumbar kami mengajak kepada seluruh warga yang berada di Sumbar bisa melaksanakan pendataan ini dengan sebaik-baiknya," harapnya.
Sementara itu Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumbar Fatmawati juga mengatakan Pendataan Keluarga 2021 dimulai pada 1 April sampai dengan 31 Mei 2021 dilakukan oleh kader petugas pendata BKKBN Sumbar dengan penyuluh Keluarga Berencana di seluruh Indonesia.
"Kemudian untuk data yang akurat di Sumbar saat ini sebanyak 1,2 juta Kartu Keluraga, untuk itu kita harapkan kesesuaian data tentang nama dan alamat (by name and by address) sangat diperlukan selama dua bulan ini di seluruh kabupaten kota yang ada di seluruh Sumbar," harap Fatmawati.
Ke depan dengan data yang diperoleh oleh pemerintah melalui Program Pendataan Keluarga tahun 2021 ini, dapat dijadikan sebagai salah satu dasar penentuan arah kebijakan pemerintah dalam upaya membangun Provinsi sumbar menjadi lebih baik lagi. (hms-sumbar)
