Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Info Covid-19 Sumatera Barat

Update Selasa, 13 April 2021 20:00 WIB


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
33.126 718 30.893 342
sumber: corona.sumbarprov.go.id

Gubernur Setujui Surati Kemendagri, Terkait Aksi Damai Warga Pessel

Senin, 15 Maret 2021 | 14:55 WIB Last Updated 2021-03-15T08:02:04Z
Aliansi Masyarakat Pessel menuntut gubernur untuk menyurati Menteri Dalam Negeri, terkait aksi damai di kantor gubernur, Senin (15/3/2021).

Padang, Rakyatterkini.com - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menyetujui petisi yang disampaikan Aliansi Masyarakat Pessel Bergerak melalui aksi damai di kantor gubernur, Senin (15/3/2021).


Dalam aksinya, lebih kurang 150 masyarakat dan mahasiswa asal Kabupaten Pesisir Selatan menuntut gubernur Sumatera Barat agar segera menyurati Kemendagri terkait pemberhentian Rusmayul Anwar selaku Bupati Pesisir Selatan, karena yang bersangkutan berstatus terpidana.


“Sesuai dengan UU No.10 Tahun 2016, Pasal 164 Ayat 8, bupati yang terpilih dan berstatus terpidana seharusnya dilantik dan diberhentikan saat itu juga. 


Namun gubernur tidak melakukan hal tersebut, oleh karenanya kami menuntut gubernur Sumatera Barat, agar segera menyurati Kementerian Dalam Negeri untuk meminta SK Pemberhentian Bupati Pessel dari Kemendagri, ”ujar Hamzah Jamaris, koordinator aksi saat menyampaikan orasi.


Selanjutnya dalam tuntutannya masyarakat juga menyatakan menolak bupati dengan status terpidana, dan meminta gubernur agar menolak segala kebijakan yang diambil oleh bupati Pesisir Selatan Rusmayul Anwar karena statusnya inkonstitusional.


Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi yang saat itu sudah berada di Bandara Internasional Minangkabau karena dalam perjalanan dinas ke Jakarta, meminta Asisten I Devi Kurnia untuk menemui masyarakat yang telah menunggu di halaman kantor gubernur.


“Saya telah dihubungi gubernur Sumatera Barat, beliau meminta izin karena sedang ada urusan dinas ke Jakarta. Terkait tuntutan, beliau menyatakan menyetujui dan akan menyurati Kementerian Dalam Negeri, yang akan beliau tanda tangani sepulang dari Jakarta, ”ujar Devi Kurnia.


Ia pun meminta kepada masyarakat agar bersabar dalam waktu 3-4 hari ke depan, untuk nanti diperlihatkan salinanannya. Persetujuan tersebut juga dikukuhkan dengan penandatanganan Petisi, yang diserahkan oleh Aliansi Masyarakat Pesisir Selatan Bergerak.


Selanjutnya peserta aksi melanjutkan orasinya di Kantor Pengadilan Negeri Padang, guna mendesak pihak pengadilan agar segera menerbitkan salinan putusan dan meneruskan kepada para pihak. (baron)




×
Berita Terbaru Update