 |
| Penanganan Galodo Arosuka Terus Berlanjut |
Arosuka, Rakyatterkini.com – Upaya penanganan bencana banjir bandang atau galodo yang melanda kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, masih terus dilakukan. Pemerintah Kabupaten Solok memutuskan memperpanjang status tanggap darurat hingga 12 Oktober 2026. Sebelumnya, masa tanggap darurat ditetapkan sampai 5 Oktober 2026.
Galodo terjadi pada Senin malam, 21 September 2026, setelah hujan berintensitas tinggi mengguyur Kabupaten Solok sejak sore hari. Kondisi tersebut memicu longsoran di bagian hulu Sungai Batang Laso.
Material longsoran berupa lumpur, pasir, batu dan air kemudian mengalir deras ke wilayah yang lebih rendah. Arus tersebut menerjang Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok dan sejumlah kawasan permukiman warga.
Dua wilayah yang tercatat terdampak langsung adalah Nagari Batang Barus dan Nagari Koto Gaek Guguak.
Sejak bencana terjadi, Pemerintah Kabupaten Solok bersama BPBD, TNI, Polri, Basarnas, PMI, tenaga kesehatan serta sejumlah unsur terkait bergerak melakukan penanganan dan membantu masyarakat di lokasi terdampak.
Status tanggap darurat ditetapkan melalui Keputusan Bupati Solok Nomor 300.2-265-2026 tertanggal 22 September 2026. Pada awalnya, status tersebut berlaku selama 14 hari, terhitung 22 September hingga 5 Oktober 2026. Selanjutnya, pemerintah memperpanjang masa tanggap darurat hingga 12 Oktober.
Berbagai langkah dilakukan selama masa tanggap darurat. Penanganan meliputi pencarian dan pertolongan, evakuasi warga, pemenuhan kebutuhan pokok, pembersihan material banjir, pembukaan kembali akses, pemulihan fasilitas umum serta menjaga agar aktivitas pemerintahan tetap dapat berlangsung.
Bencana tersebut menyebabkan dua orang meninggal dunia, yakni Daffi Arahman (21) dan Agusra (59). Sejumlah warga lainnya mengalami luka-luka, termasuk dua orang yang harus mendapat penanganan akibat luka berat.
Perhatian terhadap kondisi korban juga datang dari pemerintah pusat. Wakil Presiden Gibran Rakabuming melakukan kunjungan ke RSUD Arosuka pada 25 September 2026. Dalam kunjungan tersebut, ia meminta pelayanan terhadap korban terus diberikan hingga kondisi mereka pulih. Pemantauan terhadap kelompok rentan yang berada di lokasi pengungsian juga menjadi perhatian.
Sementara itu, sebanyak 513 warga tercatat mengungsi akibat bencana tersebut. Sebanyak 10 orang berada di Rumah Pabrik Tahu, 15 orang menempati Petshop, sedangkan 488 warga lainnya memilih mengungsi secara mandiri.
Selain berdampak terhadap masyarakat, galodo juga menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan pemerintahan di kawasan perkantoran Kabupaten Solok. Tingkat kerusakan bervariasi, mulai dari ringan hingga berat.
Beberapa fasilitas yang terdampak antara lain Gedung Kantor Permanen Sekretariat DPRD, Kantor Dinas Pariwisata, Kantor Dinas PUPR, Kantor DPMN serta Gedung Pos Jaga Satpol PP.
Proses penanganan melibatkan personel gabungan dari berbagai instansi, mulai dari TNI AD/Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol, Kodim 0309/Solok, Yon TP 951/PM, Denzipur, TNI AL, Polri, pemerintah daerah, BPBD, PMI hingga sejumlah unsur lainnya.
Bupati Solok menegaskan bahwa penanganan bencana berskala besar membutuhkan keterlibatan banyak pihak.
“Bencana besar tidak mungkin ditangani oleh satu institusi. Ia membutuhkan kerja bersama,” ujarnya.
Untuk mempercepat proses pembersihan, berbagai jenis alat berat didatangkan dari BPBPK, BPJN, BWSS V, Dinas PUPR, BNPB, TNI dan sejumlah pihak swasta.
Peralatan yang digunakan meliputi excavator berukuran besar dan kecil, excavator breaker, dump truck, motor grader, wheel loader, backhoe loader, water tanker hingga excavator capit.
BWSS V, misalnya, menurunkan 12 unit excavator besar dan dua excavator breaker. Sementara BPBPK mengerahkan dua excavator besar, satu excavator kecil, delapan dump truck serta satu excavator breaker.
Penanganan di lapangan tidak sebatas mengangkut material lumpur, batu dan pasir yang menutup kawasan terdampak. Tim gabungan juga melakukan pembersihan aliran sungai sebagai langkah untuk menekan kemungkinan terjadinya bencana susulan.
Badan Geologi Kementerian ESDM pada 5 Oktober 2026 juga memberikan sejumlah rekomendasi mitigasi. Di antaranya pembangunan sistem peringatan dini yang terintegrasi serta pembangunan sabo dam untuk mengurangi risiko banjir bandang kembali terjadi di kawasan tersebut.
Selain itu, Badan Geologi merekomendasikan dilakukannya kajian menyeluruh terhadap Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok.
Jika hasil kajian nantinya menunjukkan bahwa kawasan tersebut berada di jalur aliran utama atau termasuk zona pengendapan material, pemerintah dapat mempertimbangkan relokasi secara bertahap ke wilayah yang memiliki tingkat keamanan lebih baik. Langkah tersebut dinilai dapat menjadi bagian dari mitigasi untuk jangka menengah dan panjang.
Bupati Solok meminta seluruh jajaran menjadikan keselamatan masyarakat sebagai prioritas dalam setiap proses penanganan. Seluruh unsur diminta bergerak secara cepat, terpadu dan responsif, sekaligus memastikan kebutuhan dasar serta bantuan bagi masyarakat terdampak tetap terpenuhi.
Wakil Bupati Solok, H. Candra, turut mengikuti koordinasi bersama Forkopimda. Ia juga memantau langsung kegiatan pembersihan wilayah terdampak dan perkembangan evaluasi penanganan bencana.
Seluruh upaya tersebut mendapat dukungan dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, TNI, Polri, Basarnas, BNPB, organisasi kemanusiaan serta berbagai elemen masyarakat.
Dengan diperpanjangnya masa tanggap darurat hingga 12 Oktober 2026, penanganan galodo Arosuka kini diarahkan tidak hanya untuk memulihkan kondisi pascabencana, tetapi juga memperkuat kesiapsiagaan terhadap ancaman serupa di kemudian hari.
Pembersihan sungai, peninjauan kembali kondisi kawasan perkantoran, pengembangan sistem peringatan dini serta rencana pembangunan sabo dam menjadi bagian dari langkah lanjutan yang disiapkan pemerintah setelah tahap tanggap darurat.(da*)
