 |
| Penandatanganan Kerja Sama |
Padang, Rakyatterkini.com – Upaya menghadapi resistensi antimikroba atau Antimicrobial Resistance (AMR) membutuhkan lebih dari sekadar memastikan ketersediaan antibiotik di rumah sakit. Data mengenai jenis bakteri, tingkat kepekaan terhadap obat, hingga perkembangan pola resistensi menjadi bagian penting dalam menentukan penanganan yang tepat.
Kebutuhan terhadap data berbasis kondisi lokal tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam Simposium Pengendalian Infeksi dan Antimikroba yang digelar RSUP Dr. M. Djamil Padang, Sabtu (3/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Lantai 4 Gedung Administrasi dan Instalasi Rawat Jalan RS M. Djamil itu sekaligus dirangkai dengan penandatanganan kerja sama bersama sejumlah rumah sakit di Sumatera Barat.
Dalam kegiatan tersebut, RS M. Djamil menggagas pembentukan jejaring pengendalian infeksi dan resistensi antimikroba melalui AMR Sumbar Network. Jejaring ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi antara rumah sakit, laboratorium mikrobiologi, tenaga medis, pemerintah daerah, serta pihak lain yang berkaitan dengan penggunaan dan pengawasan antibiotik.
Salah satu program yang didorong dalam jejaring tersebut adalah penyusunan antibiogram regional. Data ini nantinya dapat digunakan untuk menggambarkan pola bakteri dan tingkat sensitivitasnya terhadap berbagai antibiotik yang ditemukan di Sumatera Barat.
Direktur Utama RS M. Djamil, dr. Dovy Djanas, mengatakan pengendalian AMR membutuhkan kerja sama antarrumah sakit karena persoalan tersebut tidak dapat ditangani secara terpisah.
“Kalau kita ingin mengendalikan AMR, kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kita membutuhkan sistem koordinasi yang memungkinkan rumah sakit saling berbagi data, melakukan kajian bersama, dan menyusun langkah perbaikan secara berkala,” ujarnya.
Menurut Dovy, Sumatera Barat membutuhkan wadah koordinasi khusus yang dapat mengintegrasikan upaya pencegahan infeksi dan penatagunaan antimikroba di rumah sakit.
Wadah tersebut nantinya dapat berperan dalam menyusun program kerja, menentukan indikator keselamatan, menghubungkan rumah sakit dalam satu jejaring, serta membangun sistem pelaporan yang terintegrasi dengan Dinas Kesehatan Sumatera Barat.
Melalui sistem itu, rumah sakit anggota jejaring akan menyampaikan data secara berkala berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Selanjutnya, data tersebut dianalisis untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi resistensi antimikroba di tingkat regional.
“Tim nantinya menerima data dari rumah sakit jejaring sesuai indikator yang ditetapkan. Kemudian, secara periodik dilakukan kajian terhadap kasus-kasus lintas rumah sakit atau diseminasi laporan yang masuk. Dari sana kita bisa menentukan rencana perbaikan,” jelas Dovy.
Ia menambahkan, sistem pelaporan tidak boleh berhenti pada kegiatan administratif. Informasi yang terkumpul harus diolah dan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
Dalam rancangan AMR Sumbar Network, RS M. Djamil akan berperan sebagai pusat rujukan atau AMR Hub/Center yang terhubung dengan rumah sakit jejaring di Sumatera Barat.
Dovy berharap rumah sakit yang tergabung secara bertahap dapat memiliki Tim Penatagunaan Antimikroba (PGA), tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), data kultur dan Antimicrobial Susceptibility Testing (AST), antibiogram rumah sakit, data penggunaan antibiotik, serta pedoman pemberian antibiotik yang mengacu pada data lokal.
Selain itu, rumah sakit juga didorong melakukan audit penggunaan antibiotik serta membangun sistem pelaporan dan pembelajaran bersama.
Menurutnya, ketersediaan data lokal akan membantu rumah sakit memahami karakteristik penyakit infeksi di wilayah masing-masing. Antibiogram regional juga dapat memberikan gambaran mengenai persebaran bakteri dan responsnya terhadap berbagai antibiotik.
“Antibiogram regional bisa menjadi alternatif untuk menghasilkan pedoman yang lebih spesifik sesuai pola kuman dan resistensi wilayah. Dengan begitu, keputusan penggunaan antibiotik dapat lebih mempertimbangkan kondisi lokal,” katanya.
Sementara itu, Ketua Tim Kerja AMR dan PPI Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan RI, dr. Amy Rahmadanti, mengatakan tantangan pengendalian AMR saat ini bukan lagi sebatas membuat regulasi, tetapi memastikan aturan tersebut benar-benar diterapkan di fasilitas pelayanan kesehatan.
“Kebijakan dan strategi pengendalian AMR telah disusun. Namun, yang sangat penting adalah memastikan kebijakan tersebut dilaksanakan,” ujarnya.
Ia menegaskan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) di rumah sakit harus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Program tersebut tidak boleh berhenti setelah rumah sakit menyelesaikan proses akreditasi.
“Dalam pemenuhan akreditasi, rumah sakit diharapkan menjalankan program PPRA secara berkelanjutan, baik sebelum maupun setelah akreditasi. Hal ini penting karena resistensi antimikroba merupakan persoalan yang terus berkembang dan membutuhkan pemantauan secara berkesinambungan,” tegas Amy.
Ia juga menyoroti belum meratanya kemampuan laboratorium mikrobiologi di rumah sakit di berbagai daerah. Kondisi tersebut membuat jejaring rujukan diperlukan untuk memperluas akses pemeriksaan sekaligus mendukung kegiatan surveilans AMR.
“Kapasitas pemeriksaan mikrobiologi belum merata di seluruh rumah sakit. Karena itu, dibutuhkan peran jejaring rujukan untuk menyediakan akses pemeriksaan dan membantu rumah sakit dalam pelaksanaan surveilans AMR,” jelasnya.
Amy menilai data yang kuat dapat membantu rumah sakit melakukan evaluasi terhadap penggunaan antibiotik sekaligus menentukan langkah intervensi yang sesuai.
“Data tersebut dapat menjadi dasar bagi rumah sakit dalam mengevaluasi penggunaan antibiotik dan menentukan intervensi yang diperlukan,” tambahnya.
Dukungan terhadap pembentukan jejaring tersebut juga disampaikan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kepala Dinas Kesehatan Sumbar, dr. Aklima, menyatakan pihaknya siap mendukung terbentuknya wadah koordinasi pengendalian infeksi dan penatagunaan antimikroba.
“Dinas Kesehatan Sumatera Barat mendukung pembentukan lembaga koordinasi pengendalian infeksi dan penatagunaan antimikroba di rumah sakit di Sumatera Barat. Kita membutuhkan jejaring yang dapat bekerja bersama dan saling memperkuat,” ujarnya.
Dari sisi pelayanan medis, Ketua Komite PPI, Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PRA), dan Farmakoterapi (FT) RS M. Djamil, dr. Andani Eka Putra, menyebut simposium tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi dengan rumah sakit mitra.
Menurut Andani, kerja sama antarfasilitas kesehatan penting agar kasus infeksi dapat diketahui dan ditangani sedini mungkin. Penanganan yang cepat dan tepat diharapkan mampu menekan risiko kematian sekaligus mengurangi lama perawatan pasien.
“Simposium ini dilandasi bagaimana kita membangun sinergi dengan rumah sakit jejaring sebagai mitra RS M. Djamil, sehingga kasus-kasus infeksi dapat kita tangani lebih dini. Dengan penanganan yang lebih cepat dan tepat, diharapkan angka kematian dapat ditekan dan masa rawat pasien dapat diperpendek,” katanya.
Ia menilai penguatan jejaring harus dibarengi dengan komunikasi dan koordinasi yang berkesinambungan antara rumah sakit rujukan dan rumah sakit mitra.
“Rumah sakit rujukan dan rumah sakit jejaring perlu memiliki mekanisme komunikasi dan koordinasi yang memungkinkan suatu kasus ditangani secara cepat sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan pasien,” tuturnya.
Kolaborasi tersebut, lanjut Andani, juga akan mempercepat pertukaran informasi dan pengalaman klinis antarrumah sakit. Hal itu penting untuk mengetahui perkembangan pola infeksi, memantau penggunaan antibiotik, serta mendeteksi lebih awal perubahan resistensi bakteri di Sumatera Barat.
“Dengan adanya jejaring yang terintegrasi, upaya pengendalian infeksi diharapkan tidak hanya berfokus pada penanganan ketika pasien sudah mengalami infeksi. Tetapi juga mencakup upaya pencegahan, deteksi dini, pemeriksaan mikrobiologi, penggunaan antibiotik secara tepat, serta evaluasi hasil pelayanan,” pungkasnya.(da*)
