 |
| Pilwana E-Voting di Gunung Tuleh Berlangsung Kondusif |
Pasbar, Rakyatterkini.com – Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) menggunakan sistem elektronik atau e-voting di Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, memasuki tahapan keenam pada Sabtu (3/10/2026). Pemungutan suara yang digelar di tujuh TPS pada enam nagari berjalan tertib, aman, dan kondusif.
Bupati Pasaman Barat Yulianto didampingi Wakil Bupati M. Ihpan turun langsung meninjau sejumlah lokasi pemungutan suara. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat penerapan sistem e-voting sekaligus memastikan masyarakat dapat menyalurkan hak pilihnya dengan nyaman dan sesuai prosedur.
Adapun TPS yang menjadi lokasi pemantauan yakni TPS 04 Muaro Kiawai Hilir dengan jumlah 422 pemilih dalam DPT. Kemudian TPS 02 Muara Kiawai Barat sebanyak 635 pemilih, TPS 02 Ranah Sungai Magelang dengan 480 pemilih, serta TPS 01 dan TPS 06 Seberang Kenaikan yang masing-masing mencatat 479 dan 374 pemilih.
Selain itu, rombongan juga memantau TPS 04 Rabi Jonggor yang memiliki 485 pemilih serta TPS 05 Bahoras dengan 329 pemilih.
Yulianto menyampaikan, keberhasilan pelaksanaan Pilwana tidak semata-mata ditentukan oleh panitia penyelenggara. Menurutnya, kelancaran proses demokrasi di tingkat nagari membutuhkan dukungan dan kerja sama berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat keamanan, DPRD, tokoh masyarakat, niniak mamak, generasi muda, hingga seluruh warga.
Ia menjelaskan, penggunaan teknologi e-voting merupakan bagian dari mekanisme Pilwana yang telah dirancang dan dibahas bersama antara Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dan DPRD. Sistem tersebut juga menjadi salah satu upaya mewujudkan konsep Pilwana Badunsanak yang mengedepankan demokrasi tanpa mengesampingkan hubungan persaudaraan di tengah masyarakat.
Bupati berharap wali nagari yang nantinya terpilih dapat menjadi pemimpin bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan pilihan politik saat pemilihan. Ia juga mengingatkan pentingnya membangun komunikasi dan kolaborasi antara pemerintahan nagari dengan pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pemerintah pusat.
Menurutnya, sinergi lintas pemerintahan tersebut diperlukan agar berbagai program pembangunan di tingkat nagari dapat berjalan lebih cepat dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.(da*)
