 |
| Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah |
Bukittinggi, Rakyatterkini.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus berupaya memperkuat sekitar 740 ribu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui perluasan legalitas usaha, sertifikasi halal, serta kemudahan memperoleh pembiayaan. Langkah ini dinilai penting agar UMKM mampu bertahan menghadapi tantangan ekonomi sekaligus meningkatkan daya saing usaha.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, saat mendampingi Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Wamen UMKM) RI, Helvi Yuni Moraza, dalam Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro di Balairung Rumah Dinas Wali Kota Bukittinggi, Jumat (9/10/2026). Dalam kegiatan itu, pemerintah juga menyerahkan fasilitasi kemudahan berusaha kepada sejumlah UMKM penerima manfaat.
Mahyeldi menjelaskan, UMKM merupakan salah satu penopang utama perekonomian masyarakat Sumatera Barat. Dengan jumlah yang mencapai sekitar 740 ribu unit usaha, sektor ini memberikan kontribusi besar terhadap penghidupan masyarakat, termasuk keluarga yang bergantung pada aktivitas usaha tersebut.
Ia memperkirakan, jika setiap UMKM menopang kehidupan satu keluarga dengan rata-rata lima anggota, maka hampir empat juta orang memiliki keterkaitan dengan sektor UMKM. Jumlah tersebut setara dengan sekitar dua pertiga penduduk Sumatera Barat.
Besarnya peran tersebut, menurut Mahyeldi, membuat pengembangan UMKM harus menjadi perhatian serius pemerintah. Terlebih, Sumatera Barat juga menghadapi dampak bencana alam dan berbagai tekanan ekonomi yang berpotensi memengaruhi keberlangsungan usaha masyarakat.
Karena itu, pemerintah berupaya menghadirkan berbagai kemudahan dan perlindungan agar pelaku UMKM tetap mampu menjalankan usaha, menjaga pendapatan keluarga, serta mengembangkan bisnisnya.
Salah satu langkah yang terus didorong ialah pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas resmi bagi pelaku usaha. Mahyeldi menyebutkan, penerbitan NIB di Sumatera Barat sepanjang 2025 telah melampaui 3.000, sementara hingga triwulan III 2026 jumlahnya hampir mencapai 2.000.
Menurutnya, kepemilikan NIB menjadi langkah awal bagi UMKM untuk memperoleh pengakuan legal sekaligus membuka peluang mengakses beragam program bantuan dan fasilitas pemerintah.
Mahyeldi mengibaratkan NIB sebagai kartu identitas bagi sebuah usaha. Oleh sebab itu, ia mengajak para pelaku UMKM segera mengurus dokumen tersebut agar kegiatan bisnis mereka memiliki landasan legal yang jelas.
Selain legalitas, sertifikasi halal dan dukungan pembiayaan juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Mahyeldi mengungkapkan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumatera Barat pada 2025 hampir mencapai Rp8 triliun. Sementara itu, realisasi penyalurannya pada 2026 telah mendekati Rp6,5 triliun.
Ia berharap penyaluran pembiayaan tersebut terus bertambah hingga penghujung tahun sehingga semakin banyak pelaku UMKM yang mendapatkan akses modal untuk memperluas usaha.
Mahyeldi menegaskan, penguatan UMKM membutuhkan dukungan yang saling terintegrasi, mulai dari kemudahan perizinan, pemenuhan sertifikasi halal, hingga tersedianya pembiayaan yang terjangkau. Sinergi berbagai pihak diyakini dapat meningkatkan kemampuan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Di sisi lain, ia menilai perkembangan UMKM juga berkaitan dengan tingkat konsumsi masyarakat dan aktivitas sektor pariwisata. Karena itu, pengembangan destinasi wisata perlu terus dilakukan, termasuk melalui penataan kawasan dan peningkatan kenyamanan bagi wisatawan.
Persoalan sampah turut menjadi perhatian yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Mahyeldi mengingatkan bahwa penanganan masalah tersebut memerlukan kerja sama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta masyarakat.
Melalui festival ini, Pemprov Sumbar bekerja sama dengan Kementerian UMKM dan sejumlah kementerian serta lembaga untuk menyediakan layanan terpadu bagi pelaku usaha. Berbagai fasilitas yang tersedia mencakup pengurusan NIB, perlindungan kekayaan intelektual, pendaftaran merek dagang, akses pembiayaan berbunga terjangkau, hingga bantuan pengurusan sertifikasi halal.
Pemerintah provinsi juga mendorong pemanfaatan KUR dan kredit program daerah melalui Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) Simamak. Program tersebut didukung subsidi bunga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Barat.
Sementara itu, Wamen UMKM RI, Helvi Yuni Moraza, menilai masyarakat Minangkabau memiliki potensi kewirausahaan yang kuat. Tradisi berdagang yang telah berkembang dalam kehidupan masyarakat Sumatera Barat, menurutnya, menjadi modal penting untuk mempercepat pertumbuhan sektor UMKM.
Ia berpandangan bahwa pemerintah tidak perlu mengubah karakter kewirausahaan masyarakat, melainkan perlu memperluas dukungan melalui fasilitas, kemudahan akses, dan berbagai program pengembangan usaha.
Helvi juga menyoroti persoalan pendataan yang selama ini menjadi salah satu tantangan dalam pembinaan UMKM. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Kementerian UMKM menghadirkan sistem SAPA UMKM agar pelaku usaha dapat terdata dengan lebih baik dan terhubung dengan program pemerintah.
Melalui sistem tersebut, pelaku usaha diharapkan lebih mudah memperoleh informasi serta mengakses fasilitas yang tersedia, seperti bantuan permodalan, perluasan pasar, sertifikasi, dan layanan perizinan.
Ia mengingatkan agar pelaku UMKM di Sumatera Barat tidak melewatkan kesempatan untuk mendaftarkan usahanya. Data yang terintegrasi dinilai penting supaya dukungan pemerintah dapat menjangkau pelaku usaha secara lebih luas dan tepat sasaran.
Pelaksana Tugas Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Reghi Perdana, menjelaskan bahwa festival tersebut dirancang sebagai wadah yang mempertemukan pelaku usaha dengan pemerintah, lembaga pembiayaan, serta instansi yang menangani perizinan.
Menurut Reghi, pertemuan berbagai pihak dalam satu kegiatan dapat mempermudah pelaku UMKM memperoleh informasi dan layanan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas serta mengembangkan bisnis mereka.
Festival tersebut diikuti sekitar 800 pengusaha UMKM. Berbagai kegiatan diselenggarakan, mulai dari layanan dan konsultasi usaha, diskusi edukatif, penyerahan simbolis fasilitasi kemudahan dan perlindungan usaha, pameran produk unggulan Sumatera Barat, hingga pemeriksaan kesehatan gratis.
Reghi turut menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Sumbar, Pemerintah Kota Bukittinggi, perbankan, lembaga pembiayaan, serta kementerian dan lembaga yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
Ia berharap kolaborasi lintas sektor ini dapat memperluas akses layanan bagi pelaku UMKM sekaligus memperkuat fondasi usaha mikro agar semakin mandiri, berdaya saing, dan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.(da*)
