 |
| Foto bersama |
Padang, Rakyatterkini.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar pertemuan bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Wilayah Sumbar untuk membahas berbagai aspirasi yang sebelumnya disampaikan mahasiswa melalui aksi demonstrasi.
Dialog tersebut berlangsung di Istana Gubernur Sumbar, Sabtu (3/10/2026), dan dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, perwakilan BEM SI Sumbar, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari aksi mahasiswa yang digelar BEM SI Sumbar pada 24 September 2026. Pemerintah membuka ruang diskusi agar berbagai persoalan yang disampaikan mahasiswa dapat dibahas secara langsung dengan instansi yang memiliki kewenangan.
Mahyeldi mengatakan seluruh masukan mahasiswa menjadi perhatian pemerintah dan akan dibicarakan bersama OPD terkait.
“Setiap aspirasi mahasiswa kita dengarkan dan diskusikan secara terbuka bersama para kepala OPD yang membidangi,” ujar Mahyeldi.
Dalam dialog tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah. Beberapa di antaranya berkaitan dengan akses pendidikan, mitigasi bencana hidrometeorologi, aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI), hingga persoalan distribusi dan antrean solar di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Koordinator Lapangan BEM SI Sumbar Nova Ramadhani mendorong Pemprov Sumbar meningkatkan langkah mitigasi serta memperkuat koordinasi dalam menghadapi bencana. Perhatian khusus, kata dia, perlu diberikan kepada kawasan yang berada di sekitar daerah aliran sungai (DAS).
Mahasiswa juga meminta pemerintah mengambil langkah lebih serius dalam mengatasi aktivitas PETI beserta dampaknya terhadap lingkungan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kondisi Sungai Batanghari di Kabupaten Dharmasraya.
Persoalan distribusi solar juga menjadi bagian dari pembahasan. Mahasiswa meminta pemerintah mengkaji kemungkinan adanya keterkaitan persoalan distribusi bahan bakar tersebut dengan aktivitas PETI di sejumlah wilayah.
Selain isu tersebut, BEM SI Sumbar turut menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengawasan terhadap pihak yang menjadi penyedia makanan dalam program tersebut dinilai perlu diperkuat untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan.
Menanggapi berbagai masukan itu, Mahyeldi menegaskan Pemprov Sumbar siap menindaklanjuti persoalan yang membutuhkan penanganan bersama lintas sektor.
Ia juga mengajak mahasiswa turut menyampaikan laporan apabila menemukan persoalan di lapangan. Dengan adanya informasi langsung dari masyarakat dan mahasiswa, pemerintah diharapkan dapat melakukan respons serta penanganan secara lebih cepat.(da*)
