 |
| Wali Kota Padang, Fadly Amran memimpin rapat Pembentukan Tim |
Padang, Rakyatterkini.com – Pemerintah Kota Padang terus berupaya meningkatkan kualitas produk pangan sekaligus mendorong daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu upaya yang dilakukan adalah membentuk Tim Fasilitasi Sertifikasi Keamanan Pangan dan Sertifikasi Halal Kota Padang.
Pembentukan tim tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin Wali Kota Padang, Fadly Amran, di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Selasa (13/10/2026). Kegiatan ini melibatkan sejumlah instansi terkait, di antaranya Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sumatera Barat Ikrar Abdi, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang Irwan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Padang Didi Aryadi, Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Alfiadi, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.
Dalam pertemuan itu, Fadly Amran menekankan bahwa program fasilitasi sertifikasi harus memberikan manfaat nyata, bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif. Menurutnya, jaminan keamanan pangan dan kehalalan produk merupakan aspek penting untuk melindungi konsumen sekaligus memperluas peluang usaha bagi UMKM lokal.
Ia berharap produk pangan yang beredar di tengah masyarakat memenuhi standar kebersihan, keamanan, dan ketentuan halal sehingga mampu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal.
Selain sertifikasi, Fadly juga menyoroti perlunya pembenahan fasilitas pemotongan hewan serta tata kelola penjualan daging dan ayam di pasar. Sejumlah sarana dinilai masih perlu ditingkatkan agar sesuai dengan standar kelayakan dan kebersihan.
Pembenahan tersebut, kata dia, perlu mencakup perbaikan infrastruktur, termasuk sistem drainase, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap jalur distribusi dan para pemasok bahan pangan.
Fadly menegaskan bahwa fasilitas pemotongan hewan harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Apabila diperlukan, pemerintah akan mempertimbangkan penataan ulang lokasi maupun penyediaan sarana yang lebih memadai untuk mendukung proses pemotongan yang higienis.
Untuk merealisasikan program tersebut, Pemko Padang akan menyusun kebijakan secara bertahap dengan melibatkan koperasi dan pelaku usaha yang telah siap menjadi percontohan. Pemerintah juga merencanakan pengembangan fasilitas pemotongan yang memenuhi standar kebersihan, penataan penjualan produk pangan, serta penyederhanaan proses perizinan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP).
Wali Kota meminta tim yang dibentuk segera menyusun peta jalan pelaksanaan program secara terukur, termasuk kebutuhan anggaran dan target pencapaiannya. Ia juga mengarahkan agar pembinaan dan pemberian insentif menjadi prioritas sebelum penerapan sanksi kepada pelaku usaha.
Dukungan terhadap langkah Pemko Padang turut disampaikan Kepala BBPOM di Padang, Irwan. Ia menilai pemetaan sasaran program perlu dilakukan secara terperinci, terutama dalam membedakan sertifikasi sebelum produk dipasarkan (pre-market) dan pengawasan setelah produk beredar (post-market).
Menurut Irwan, pemerintah perlu menentukan sasaran yang jelas, apakah program lebih diarahkan pada fasilitas produksi, seperti usaha pengolahan tahu, tempe, mi, dan kerupuk, atau pada fasilitas distribusi yang menyalurkan produk kepada konsumen.
Di sisi lain, Kepala BPJPH Sumatera Barat, Ikrar Abdi, menyatakan kesiapan instansinya untuk mendampingi UMKM di Kota Padang dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal sesuai ketentuan nasional.
Pendampingan tersebut dapat mencakup dukungan pembiayaan melalui APBN, APBD, maupun pihak swasta, bantuan dalam proses pengajuan sertifikasi, serta pendampingan pemenuhan persyaratan. Dukungan juga mencakup penyediaan juru sembelih halal yang telah memiliki sertifikat kompetensi.
Melalui kerja sama lintas instansi ini, Pemko Padang berharap pelaku UMKM pangan semakin mampu memenuhi standar keamanan dan kehalalan produk. Dengan demikian, kualitas produk dapat terjaga, kepercayaan konsumen meningkat, dan peluang pemasaran ke wilayah yang lebih luas semakin terbuka.(da*)
