 |
| Pemkab. Agam Gelar Pertemuan Dengan Ombudsman Sumbar |
Lubuk Basung, Rakyatterkini.com – Pemerintah Kabupaten Agam menggelar rapat koordinasi lintas sektor bersama Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat di ruang rapat Bupati Agam, Kamis (9/10/2026). Pertemuan tersebut membahas persiapan program Ombudsman On The Spot (OTS) BERADAT atau Bersama Selesaikan Aduan Masyarakat di Tempat, khususnya terkait pelayanan publik di Nagari Salareh Aia, Salareh Aia Timur, dan Salareh Aia Barat.
Rapat dihadiri Bupati Agam yang diwakili Asisten III Setdakab Agam, Syatria, serta Asisten Penerima Laporan Ombudsman Sumbar, Syauqi Al Faruqi. Turut hadir perwakilan BPBD, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Balai Wilayah Sungai, PLN, serta sejumlah instansi terkait lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, Syauqi Al Faruqi menjelaskan bahwa program OTS BERADAT dirancang untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan pelayanan publik secara langsung di lokasi masyarakat yang membutuhkan.
Menurutnya, kegiatan tersebut akan menyasar tiga nagari, yakni Salareh Aia, Salareh Aia Timur, dan Salareh Aia Barat. Di wilayah itu terdapat hunian sementara (huntara) yang ditempati warga terdampak bencana.
Ia mengatakan, melalui program tersebut, tim Ombudsman akan turun langsung ke lapangan guna melihat kondisi huntara sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi para penghuninya.
Ombudsman juga melibatkan sejumlah instansi terkait agar permasalahan yang ditemukan dapat ditangani secara bersama-sama dan menghasilkan solusi nyata bagi masyarakat.
“Fokus kita sesuai tema, yaitu bersama-sama menyelesaikan permasalahan,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Agam menyambut positif pelaksanaan pertemuan tersebut. Ia berharap berbagai kendala yang dialami masyarakat di huntara dapat segera dituntaskan melalui koordinasi dan kerja sama antarlembaga.
Menindaklanjuti permintaan Ombudsman mengenai pendampingan ke lokasi, Pemerintah Kabupaten Agam menyatakan siap memberikan dukungan. Bupati juga meminta BPBD Agam untuk mendampingi tim saat melakukan peninjauan langsung ke kawasan huntara.
Selain itu, seluruh instansi yang terlibat diminta menyiapkan data dan informasi yang akurat sebagai bahan pendukung dalam mengidentifikasi serta menyelesaikan persoalan di lapangan.
Dengan koordinasi tersebut, pemerintah daerah berharap penanganan pengaduan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan pelayanan publik bagi warga terdampak bencana di Kabupaten Agam semakin baik.(da*)
