 |
| Ilustrasi |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Pemerintah Indonesia berupaya menghadirkan layanan internet berkecepatan hingga 100 megabit per detik (Mbps) dengan biaya sekitar Rp100.000 per bulan.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengoptimalkan penggunaan spektrum frekuensi 1,4 gigahertz (GHz) untuk mendukung penyediaan internet pita lebar yang lebih terjangkau.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Viada Hafid menyampaikan, perluasan infrastruktur telekomunikasi harus dibarengi dengan peningkatan mutu jaringan dan penurunan biaya layanan. Dengan demikian, masyarakat di berbagai daerah dapat menikmati manfaat transformasi digital secara lebih merata.
Pernyataan tersebut disampaikan Meutya saat menghadiri Bali Tech Week 2026 yang berlangsung di Bali Beach Convention Center, Sanur, Denpasar, Bali, Senin (19/10/2026).
Meutya menjelaskan, Indonesia memiliki potensi besar untuk terus mengembangkan ekosistem digital. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2026 mencatat sekitar 235 juta penduduk telah menggunakan internet, dengan tingkat penetrasi mencapai 81,72 persen.
Di sisi infrastruktur, pembangunan jaringan yang dilakukan pemerintah bersama operator telekomunikasi telah memperluas cakupan layanan 4G hingga menjangkau 98,96 persen populasi nasional.
Meski demikian, angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi yang dialami seluruh pengguna internet di Indonesia. Masih ada masyarakat yang menghadapi persoalan koneksi tidak stabil maupun biaya berlangganan yang relatif mahal.
Meutya menegaskan, capaian pembangunan jaringan perlu dinilai tidak hanya berdasarkan luas wilayah yang terjangkau, tetapi juga dari kualitas koneksi dan kemampuan masyarakat untuk mengaksesnya.
Data yang disampaikannya menunjukkan kecepatan rata-rata internet bergerak atau mobile broadband telah mencapai 84,03 Mbps. Sementara itu, kecepatan rata-rata internet tetap atau fixed broadband berada di angka 67,45 Mbps.
Menurutnya, capaian tersebut perlu menjadi pijakan untuk memperbaiki kualitas layanan sekaligus memperkecil kesenjangan konektivitas di berbagai wilayah.
Ketersediaan internet yang andal dinilai penting agar masyarakat dapat memanfaatkannya untuk kegiatan pendidikan, pekerjaan, pengembangan usaha, hingga mengakses layanan pemerintah secara digital.
Frekuensi 1,4 GHz untuk Internet Lebih Terjangkau
Pemerintah melihat pemanfaatan spektrum frekuensi 1,4 GHz sebagai salah satu peluang untuk menghadirkan layanan internet pita lebar dengan harga yang lebih bersaing.
Melalui langkah tersebut, pemerintah menargetkan layanan internet dengan kecepatan hingga 100 Mbps dan tarif sekitar Rp100.000 per bulan dapat dikembangkan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat.
Meski demikian, target itu merupakan arah pengembangan layanan ke depan. Artinya, paket internet dengan kombinasi harga dan kecepatan tersebut belum tentu tersedia secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
Selain frekuensi 1,4 GHz, pemerintah juga mengoptimalkan spektrum 700 MHz dan 2,6 GHz guna memperluas jangkauan layanan 4G dan 5G, terutama di daerah yang masih mengalami keterbatasan akses telekomunikasi.
Upaya tersebut turut didukung melalui penerapan kewajiban pembangunan jaringan bagi penyelenggara telekomunikasi. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pemerataan infrastruktur sehingga pembangunan tidak hanya terpusat di daerah dengan potensi bisnis yang tinggi.
Meutya pun mengajak operator dan investor infrastruktur untuk meningkatkan investasi serta memperkuat kualitas layanan. Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak sangat diperlukan agar konektivitas digital dapat dinikmati secara lebih luas oleh masyarakat.
Transformasi Digital Perlu Memberikan Manfaat Nyata
Selain memperluas akses internet, pemerintah juga menekankan pentingnya transformasi digital yang mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat perekonomian, dan memperbaiki pelayanan publik.
Meutya mengatakan, teknologi digital harus dimanfaatkan untuk menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dan dunia usaha. Pengembangan layanan digital diharapkan tidak berhenti pada penggunaan teknologi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang dapat dirasakan secara langsung.
Di sisi lain, pertumbuhan ekosistem digital perlu diimbangi dengan perlindungan pengguna serta kejelasan regulasi bagi pelaku industri.
Ia menilai aspek keamanan dan kepercayaan atau safe and trusted merupakan fondasi penting dalam pembangunan ekosistem digital nasional. Inovasi teknologi harus mampu memberikan manfaat tanpa mengabaikan keamanan masyarakat, sekaligus menyediakan kepastian aturan bagi perusahaan yang bergerak di sektor digital.
Untuk mempercepat pencapaian tujuan tersebut, Meutya menekankan perlunya sinergi antara pemerintah, operator telekomunikasi, perusahaan teknologi, perusahaan rintisan (startup), investor, perguruan tinggi, dan komunitas.
Kementerian Komunikasi dan Digital, lanjutnya, berperan sebagai pengarah koordinasi, fasilitator, sekaligus pendorong percepatan agar kebijakan pemerintah dapat selaras dengan kebutuhan industri dan masyarakat.
Kerja sama lintas sektor tersebut juga diharapkan mendukung berbagai sasaran pembangunan nasional, termasuk agenda transformasi digital yang tercakup dalam Asta Cita pemerintah.
Dalam kesempatan itu, Meutya menyampaikan apresiasi kepada operator yang memperluas jaringan telekomunikasi, perusahaan yang menghadirkan inovasi layanan digital, investor yang mendukung pengembangan bisnis, serta perguruan tinggi yang berkontribusi dalam menyiapkan pengetahuan dan sumber daya manusia di bidang teknologi.
Ia berharap kolaborasi tersebut terus ditingkatkan sehingga pembangunan konektivitas tidak hanya memperluas akses internet, tetapi juga mendorong produktivitas, meningkatkan mutu pelayanan publik, dan memperkuat perlindungan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital.(da*)
