 |
| Proses ketika pembangunan Jalan Tol Padang - Sicincin. |
Padang, Rakyatterkini.com – Pemerintah terus mempercepat pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera
(JTTS), khususnya pada sejumlah ruas yang masih dalam proses persiapan. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus mendukung aktivitas ekonomi di Pulau Sumatera.
Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Dedy Gunawan, mengatakan pemerintah bersama PT Hutama Karya (Persero) Tbk tengah menyelesaikan berbagai persyaratan pembangunan. Dokumen yang dipersiapkan meliputi studi kelayakan, Detail Engineering Design (DED), serta dokumen pengadaan tanah.
Menurut Dedy, penyelesaian persoalan lahan dan kepastian sumber pembiayaan menjadi dua aspek penting yang harus dipenuhi agar pembangunan sejumlah ruas JTTS dapat dipercepat.
Saat ini, terdapat 16 ruas JTTS yang telah masuk dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), dengan panjang keseluruhan mencapai 1.760 kilometer. Angka tersebut merupakan bagian dari total jaringan JTTS yang direncanakan sepanjang 2.981 kilometer.
Dari keseluruhan ruas tersebut, sekitar 982 kilometer telah beroperasi dan 252 kilometer lainnya masih dalam pengerjaan konstruksi. Sementara itu, nilai investasi yang telah terkontrak tercatat Rp267,5 triliun, dengan perkiraan realisasi mencapai Rp176,3 triliun.
Pengelolaan dan pembangunan JTTS menjadi salah satu perhatian Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Bina Marga. Infrastruktur tersebut dinilai memiliki peran penting dalam memperlancar mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah Sumatera.
Pembahasan mengenai tata kelola dan efektivitas pembangunan JTTS turut menjadi agenda dalam kunjungan kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI di Pekanbaru, Riau, akhir pekan lalu.
Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah pihak, di antaranya Kementerian PU, Kementerian PPN/Bappenas, Danantara Indonesia, PT Hutama Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, serta PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo menilai hasil evaluasi terhadap pembangunan JTTS perlu ditindaklanjuti secara serius, terutama temuan yang berkaitan dengan lebih dari satu sektor dan melibatkan sejumlah kementerian maupun lembaga.
Ia mendorong agar akar persoalan dapat dipetakan secara lebih jelas sehingga solusi yang dihasilkan dapat disepakati dan dilaksanakan bersama oleh pihak-pihak terkait.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri PU Bidang Hubungan Antar-Lembaga, Triono Junoasmono, menyampaikan bahwa percepatan pembangunan JTTS dilakukan secara bertahap dengan tetap mempertimbangkan kelayakan proyek dan kemampuan pembiayaan.
Menurut Triono, meskipun pembangunan dilaksanakan secara bertahap, ruas tol yang sudah selesai dan beroperasi telah memberikan kontribusi terhadap aktivitas sosial serta perekonomian masyarakat di Pulau Sumatera.
Plt. Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU, Ira Ariani Chaerunisa, menjelaskan bahwa pengusahaan JTTS menghadapi tantangan tersendiri, terutama berkaitan dengan tingkat kelayakan finansial sejumlah ruas.
Sebagai salah satu upaya mengurangi risiko tersebut, pemerintah menerapkan skema Pembayaran Berkala Berbasis Layanan (PBBL). Melalui mekanisme ini, risiko apabila volume kendaraan yang melintas lebih rendah dari perkiraan tidak sepenuhnya dibebankan kepada PT Hutama Karya.
Untuk mendukung percepatan pembangunan, Kementerian PU juga terus mendorong terpenuhinya readiness criteria atau persyaratan kesiapan proyek. Selain itu, pemerintah berupaya mengoptimalkan sumber pembiayaan untuk ruas-ruas prioritas serta membuka peluang penggunaan skema pendanaan alternatif dengan melibatkan investor dan berbagai sektor.
Dari sisi investasi, SVP Business Performance & Asset Optim. Cluster Infrastructure Business 3 PT Danantara Asset Management, Bangun Imanullah, mengatakan aspek kelayakan menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan keberlanjutan investasi dan pembiayaan infrastruktur.
Ia menyebutkan bahwa perkembangan investasi dan pinjaman terus dipantau. Ke depan, setiap keputusan investasi perlu didasarkan pada tingkat kelayakan yang memadai. Jika suatu proyek belum memenuhi persyaratan kelayakan, maka perlu dipertimbangkan skema alternatif agar kebutuhan pendanaan tetap dapat dipenuhi.
Berdasarkan kajian CORE Indonesia pada 2023, pembangunan JTTS diperkirakan memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Investasi jalan tol tersebut diproyeksikan mampu meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera hingga Rp924,39 triliun.
Selain itu, pembangunan JTTS diperkirakan menciptakan hingga 4,46 juta lapangan kerja secara nasional selama periode konstruksi. Dari jumlah tersebut, sekitar 87 persen tenaga kerja diperkirakan terserap di wilayah Pulau Sumatera.(da*)
