 |
| Mensos: Penanganan Bencana di Solok Dilakukan Secara Kolaboratif |
Solok, Rakyatterkini.com – Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, lembaga, serta pihak terkait dalam menangani dampak bencana di Kabupaten Solok, Sumatera Barat.
Menurutnya, setiap unsur pemerintahan memiliki tanggung jawab masing-masing dalam membantu warga terdampak, mulai dari penanganan darurat hingga proses pemulihan setelah bencana.
“Kita dasarnya berkolaborasi, seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah sama-sama mengatasi dan menanggulangi dampak bencana. Memang ada yang lambat karena kondisi, ada yang cepat,” kata Saifullah Yusuf saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Solok.
Ia menjelaskan, penanganan bencana telah memiliki mekanisme yang mencakup masa tanggap darurat hingga tahap pemulihan. Pada fase pemulihan, pemerintah bersama-sama menangani kebutuhan warga sekaligus memperbaiki fasilitas dan infrastruktur yang mengalami kerusakan.
Di Kabupaten Solok, upaya pemulihan mulai dilaksanakan melalui proses pembangunan kembali rumah warga dan infrastruktur yang terdampak bencana. Pemerintah juga memberikan perhatian kepada keluarga yang belum memungkinkan untuk kembali ke tempat tinggal mereka.
Bagi warga yang masih membutuhkan tempat tinggal, pemerintah menyiapkan alternatif berupa hunian sementara maupun bantuan dana tunggu hunian hingga mereka dapat menempati rumah kembali.
Saifullah Yusuf menegaskan, pemulihan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan keluarga yang terdampak.
Selain bantuan tempat tinggal, pemerintah merancang sejumlah program untuk mendukung masyarakat agar dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Bantuan tersebut meliputi pengadaan kembali perabotan rumah tangga yang rusak akibat bencana, dukungan pemberdayaan ekonomi untuk memulai atau merintis usaha, serta program peningkatan keterampilan bagi warga.
Mensos menyebutkan bahwa pelaksanaan berbagai program tersebut harus diawali dengan pendataan yang akurat oleh pemerintah daerah. Data yang disiapkan oleh bupati bersama jajaran pemerintah kabupaten menjadi dasar untuk menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan.
Setelah melalui proses pemeriksaan dan dinyatakan valid, data tersebut akan digunakan oleh kementerian dan lembaga terkait untuk menyalurkan bantuan serta menjalankan program penanganan secara bersamaan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Diawali pendataan oleh bupati, pemda menyediakan data. Setelah data valid, intervensi secara simultan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa penyaluran bantuan pemerintah harus didasarkan pada data yang jelas, bukan sekadar perkiraan. Setiap bantuan yang diberikan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi penerima maupun penggunaan anggaran.
Karena itu, verifikasi data menjadi tahapan penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Saya bisa bekerja kalau data sudah selesai dari kabupaten. Kami tidak bisa sekadar hanya menyalurkan, karena setiap yang disalurkan harus dipertanggungjawabkan, setiap rupiah. Maka harus dipastikan bantuan diterima mereka yang berhak,” tegasnya.
Ia menambahkan, kerja sama antarlembaga menjadi faktor penting dalam mempercepat pemulihan pascabencana di Kabupaten Solok. Melalui koordinasi yang baik dan pendataan yang akurat, penanganan diharapkan dapat berjalan lebih efektif, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan tempat tinggal, perbaikan infrastruktur, hingga pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat.(da*)
