 |
| Suku Chaniago Nyatakan Kesediaan Hibah Lahan 1,1 Hektare di Kuranji |
Padang, Rakyatterkini.com – Rencana pembangunan SMK Negeri 11 Padang di kawasan Pasar Lalang, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, mendapat dukungan dari masyarakat Kaum Suku Chaniago. Mereka menyatakan kesediaan menghibahkan lahan seluas sekitar 1,1 hektare atau 11.000 meter persegi untuk pembangunan sekolah tersebut.
Kesediaan itu disampaikan saat Pemerintah Kota Padang melakukan peninjauan ke lokasi yang direncanakan menjadi tempat pembangunan SMK Negeri 11 Padang, Kamis (15/10/2026).
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang, Malvi Hendri, menjelaskan bahwa lahan yang ditawarkan berada di sekitar Jalan Pasar Lalang. Ia menyebut, masyarakat setempat menyambut baik rencana pendirian sekolah kejuruan di wilayah Kuranji.
Menurut Malvi, hasil pembicaraan bersama masyarakat menunjukkan adanya dukungan nyata terhadap penyediaan lahan untuk kepentingan pendidikan tersebut.
“Masyarakat mau sekolah ini dibangun di daerah Kuranji, tepatnya di dekat Pasar Lalang. Dari hasil diskusi dengan masyarakat, mereka bersedia menghibahkan lahan kurang lebih 1,1 hektare,” kata Malvi.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova, menilai kesediaan masyarakat menghibahkan tanah merupakan langkah penting dalam mewujudkan pembangunan SMK Negeri 11 Padang.
Ia menjelaskan, proses penyediaan lahan akan dikoordinasikan bersama Dinas Pertanahan Kota Padang. Selain itu, rencana pembangunan juga perlu dibahas lebih lanjut dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar pelaksanaannya berjalan sesuai kewenangan masing-masing.
Dalam rencana tersebut, pembangunan SMK Negeri 11 Padang akan melibatkan Pemprov Sumbar dan Pemko Padang dengan pembagian tugas yang berbeda. Pemerintah provinsi direncanakan bertanggung jawab membangun gedung sekolah, sedangkan Pemko Padang menyiapkan infrastruktur pendukung, termasuk akses jalan menuju lokasi.
Malvi menegaskan, pembagian peran tersebut diperlukan agar kebutuhan pembangunan sekolah dapat dipenuhi secara terkoordinasi.
“Provinsi yang membangun sekolahnya, kita yang membangun infrastrukturnya untuk jalan. Jadi, ada pembagian porsi antara pemerintah provinsi dan Pemerintah Kota Padang,” ujarnya.
Yopi menambahkan, ketersediaan akses jalan menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan sebelum pembangunan dilaksanakan. Karena itu, Pemko Padang akan menjalin koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dan instansi terkait lainnya untuk mempersiapkan kebutuhan sarana serta prasarana.
Ia menyebutkan, apabila pelaksanaan pembangunan infrastruktur menjadi tanggung jawab pemerintah kota, penyiapannya akan dilakukan melalui Dinas PUPR. Adapun proses penyediaan tanah akan melibatkan Dinas Pertanahan Kota Padang.
Peninjauan tersebut bertujuan mengetahui kondisi lahan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur yang harus dipersiapkan sebelum proyek memasuki tahap berikutnya. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Pertanahan Kota Padang Raf Indria, Camat Kuranji Rozaldi Rosman, serta perwakilan masyarakat Kaum Suku Chaniago.
Kehadiran SMK Negeri 11 Padang di Kecamatan Kuranji diharapkan dapat memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan kejuruan. Sekolah tersebut juga diharapkan menjadi alternatif bagi lulusan SMP untuk melanjutkan pendidikan berdasarkan minat dan kebutuhan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja.
Yopi menegaskan, pemerintah ingin memastikan setiap anak memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan setelah menyelesaikan jenjang SMP.
“Kami mendorong agar anak-anak kita tidak ada yang putus sekolah setelah SMP. Dengan akses pendidikan yang memadai, mereka tentu bisa menikmati pendidikan sesuai dengan minatnya,” kata Yopi.
Tahapan selanjutnya akan difokuskan pada koordinasi antara Pemerintah Kota Padang dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, terutama terkait penyelesaian hibah lahan, pembangunan akses jalan, serta pembagian tanggung jawab dalam penyediaan fasilitas pendukung sekolah.(da*)
