 |
| Anggota DPD RI Irman Gusman saat kunjungan kerja reses |
Arosuka, Rakyatterkini.com — Senator RI Irman Gusman mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok, Sumatera Barat, menyusun The New Master Plan sebagai pedoman pembangunan daerah yang lebih terarah dan berkelanjutan. Rencana tersebut diharapkan mampu memadukan upaya mitigasi bencana, pengembangan ekonomi lokal, serta perlindungan lingkungan.
Usulan itu disampaikan Irman saat melakukan kunjungan kerja reses ke Kabupaten Solok pada Jumat (9/10/2026). Kunjungan tersebut bertujuan melihat secara langsung kondisi masyarakat dan dampak banjir bandang yang melanda wilayah itu pada 21 September 2026.
Mantan Ketua DPD RI dua periode itu menegaskan, pemulihan pascabencana membutuhkan kerja sama yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten agar masyarakat terdampak memperoleh penanganan yang optimal.
“Solok tidak sendiri. Kita harus memastikan masyarakat terdampak mendapatkan penanganan terbaik. Solidaritas pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten merupakan kekuatan besar dalam mempercepat pemulihan,” ujar Irman.
Menurutnya, bencana yang terjadi harus dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki perencanaan tata ruang, pengelolaan lingkungan, serta pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi.
Ia menilai, upaya penanganan darurat perlu diikuti dengan strategi pembangunan jangka panjang yang terukur dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.
“Penanganan darurat tentu penting, tetapi kita tidak boleh berhenti di sana. Kita harus berani memikirkan masa depan Solok melalui perencanaan yang lebih komprehensif, terukur dan berkelanjutan,” tegasnya.
Sementara itu, Pemkab Solok memperpanjang masa tanggap darurat hingga 12 Oktober 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat pembersihan sisa material bencana serta mengoptimalkan penggunaan alat berat di lokasi terdampak.
Pemerintah juga merencanakan pembangunan kembali 19 rumah yang mengalami kerusakan berat melalui relokasi ke lokasi yang dinilai lebih aman. Di sisi lain, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menunjuk BUMN Karya untuk mendukung pembangunan sabodam sebagai upaya mengendalikan aliran sedimen.
Sebagai Ketua Dewan Pembina MDMC Sumbar, Irman turut menyoroti perlunya memasukkan aspek pengurangan risiko bencana ke dalam setiap kebijakan pembangunan daerah. Ia juga mendorong pengkajian berbagai alternatif pembiayaan, termasuk kemungkinan penerapan asuransi kebencanaan.
Perdagangan Karbon Jadi Peluang Ekonomi Baru
Selain menekankan pentingnya mitigasi bencana, Irman yang juga menjabat Ketua Dewan Pakar Bidang Ekonomi UMKM PP Muhammadiyah mengusulkan pengembangan perdagangan karbon (carbon trading) sebagai salah satu sumber potensi ekonomi baru bagi Kabupaten Solok.
Dengan kawasan hutan yang diperkirakan mencakup sekitar 60 persen dari total wilayahnya, Solok dinilai memiliki peluang untuk mengembangkan ekonomi hijau yang mengedepankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian alam.
Meski demikian, pengembangan perdagangan karbon membutuhkan persiapan matang. Sejumlah aspek yang perlu dikaji antara lain analisis teknis, verifikasi potensi karbon, kejelasan regulasi, serta pembentukan kemitraan strategis dengan berbagai pihak.
“Kelestarian hutan harus kita pandang sebagai aset strategis daerah. Melalui pengelolaan yang tepat, kita bisa menjaga lingkungan sekaligus membuka peluang sumber penerimaan baru bagi daerah,” kata Irman.
Ia juga menilai sektor pertanian, pariwisata, dan pelestarian lingkungan perlu dikembangkan secara terpadu. Kawasan Alahan Panjang, misalnya, memiliki potensi hortikultura dan wisata alam yang dapat dioptimalkan untuk memperkuat perekonomian masyarakat.
Untuk mendukung rencana tersebut, keterlibatan kalangan akademisi dinilai penting dalam penyusunan kajian dan perencanaan pembangunan. Selain itu, penjajakan kerja sama internasional, termasuk dengan Korea Selatan, diharapkan dapat membuka peluang transfer pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam penataan ruang serta mitigasi bencana.
Irman Siap Kawal Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Irman, yang juga menjabat Ketua Dewan Pengawas DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM), menyatakan akan mengawal kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi Kabupaten Solok melalui peran kelembagaan DPD RI.
Komitmen tersebut akan diwujudkan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan berbagai pemangku kepentingan agar proses pemulihan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan daerah dalam jangka panjang.
“Yang kita inginkan bukan hanya Solok kembali pulih, tetapi Solok bangkit menjadi daerah yang lebih tangguh, maju, dan berkelanjutan. Musibah ini harus menjadi titik balik untuk membangun masa depan yang lebih baik,” ujarnya.
Irman berharap penyusunan The New Master Plan dapat menjadi langkah strategis bagi Kabupaten Solok untuk menjadikan bencana sebagai momentum pembenahan pembangunan. Melalui perencanaan yang terintegrasi, daerah tersebut diharapkan mampu memperbaiki tata ruang, memperkuat ekonomi lokal, menjaga kelestarian lingkungan, dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana di masa mendatang.(da*)
