 |
| Anggota Komite I DPD RI Irman Gusman pada konferensi internasional ICCFBT |
Padang, Rakyatterkini.com – Senator Republik Indonesia asal Sumatera Barat (Sumbar), Irman Gusman, menekankan pentingnya pengembangan sektor pariwisata yang mampu memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat. Menurutnya, pertumbuhan pariwisata harus membuka akses pasar bagi produk lokal, mendorong kemajuan usaha masyarakat, serta menciptakan peluang bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi di daerah sendiri.
Hal tersebut disampaikan Irman saat memberikan pidato utama (keynote speech) dalam konferensi internasional ICCFBT dan IHTC 2026 di Convention Hall Universitas Negeri Padang (UNP), Jumat (9/10/2026).
Ia menilai keberhasilan pariwisata tidak cukup diukur dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan. Lebih dari itu, perkembangan sektor ini harus berdampak pada kenaikan pendapatan masyarakat, peningkatan keterampilan tenaga kerja, pelestarian lingkungan, serta perlindungan budaya dan tradisi lokal.
Konferensi yang digelar UNP bersama Universiti Teknologi MARA (UiTM), Malaysia, tersebut menjadi wadah pertemuan akademisi, peneliti, dan pelaku industri untuk membahas perkembangan sektor pariwisata. Kegiatan ini turut menghadirkan Wakil Menteri Pariwisata yang mewakili Menteri Pariwisata secara daring, serta sejumlah narasumber dari Malaysia dan Selandia Baru.
Dalam pemaparannya, mantan Ketua DPD RI itu juga menguraikan besarnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian nasional. Pada 2025, sektor pariwisata tercatat menyumbang 4,78 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), dengan nilai mencapai sekitar Rp1.139 triliun.
Sementara itu, perkembangan pariwisata di Sumatera Barat memperlihatkan kondisi yang beragam. Selama Januari hingga Agustus 2026, perjalanan wisatawan nusantara ke Sumbar mencapai 16,2 juta perjalanan atau tumbuh 3,7 persen. Sebaliknya, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara melalui Bandara Internasional Minangkabau (BIM) mengalami penurunan hampir 9 persen.
Menurut Ketua Dewan Pakar Bidang Ekonomi dan UMKM PP Muhammadiyah tersebut, perbedaan tren ini menuntut adanya strategi pemasaran dan pengembangan destinasi yang disesuaikan dengan karakteristik setiap segmen wisatawan.
Irman, yang juga merupakan anggota Komite I DPD RI, mengingatkan bahwa meningkatnya aktivitas pariwisata harus diikuti dengan keterlibatan pelaku usaha di sekitar destinasi. Ia menilai masih ada kesenjangan ketika hotel dan fasilitas wisata berkembang, tetapi petani, perajin, serta pelaku usaha kecil belum memperoleh akses pasar yang memadai.
“Hotel bisa penuh, tetapi petani, perajin dan usaha kecil di sekitarnya masih kesulitan menjangkau pasar,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sektor kuliner, fesyen, serta kecantikan dan tata rias memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai bagian dari ekosistem pariwisata yang saling terhubung.
Dalam bidang kuliner, misalnya, aktivitas wisata dapat menciptakan permintaan bagi petani, nelayan, pengolah bahan pangan, restoran, hingga hotel. Sementara itu, sektor fesyen berpotensi memperluas pemasaran produk tenun, sulaman, dan karya perancang lokal. Adapun jasa kecantikan dan tata rias dapat menjadi bagian dari pengalaman wisata yang berkaitan dengan kegiatan budaya, pernikahan, maupun berbagai acara di destinasi.
Ketiga sektor tersebut, lanjutnya, dapat dikemas menjadi paket wisata terpadu. Wisatawan tidak hanya menikmati hidangan khas Minangkabau, tetapi juga berkunjung ke sentra tenun dan sulaman, mengikuti kegiatan lokakarya, serta mempelajari busana dan tata rias tradisional dengan tetap menghormati nilai-nilai adat setempat.
Model wisata semacam ini dinilai mampu memberikan pengalaman yang lebih beragam kepada pengunjung sekaligus memperluas peluang ekonomi masyarakat. Wisatawan memiliki lebih banyak aktivitas untuk dilakukan sehingga berpotensi memperpanjang masa tinggal dan meningkatkan belanja yang dinikmati pelaku usaha lokal.
Untuk memperkuat keterlibatan masyarakat, Irman mengusulkan penerapan kesepakatan penciptaan nilai ekonomi lokal atau Local Value Creation Compact. Skema tersebut merupakan bentuk komitmen bersama antara investor, pemerintah, dan masyarakat untuk memastikan investasi pariwisata memberikan manfaat nyata bagi daerah.
Kesepakatan itu dapat mencakup target penggunaan produk lokal, perekrutan tenaga kerja dari masyarakat sekitar, pelatihan keterampilan, pengembangan kemitraan usaha, serta komitmen menjaga kelestarian lingkungan.
Sebagai contoh, ia menjelaskan bahwa hotel dapat menjalin kontrak pasokan bahan pangan dengan petani setempat. Perguruan tinggi kemudian berperan mendampingi petani agar mampu memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan, sedangkan pihak hotel berkewajiban melakukan pembayaran sesuai kesepakatan.
“Contohnya sederhana: hotel mengikat kontrak pasokan dengan petani setempat. Perguruan tinggi membantu petani memenuhi standar mutu. Hotel kemudian membayar tepat waktu,” jelasnya.
Selain memperkuat rantai pasok lokal, Irman yang juga menjabat Ketua Dewan Pengawas DPP IKM itu mendorong pengembangan koridor destinasi wisata yang terintegrasi. Upaya tersebut perlu ditunjang transportasi yang dapat diandalkan, informasi digital yang akurat, paket perjalanan lintas destinasi, serta pelayanan yang memenuhi standar kualitas.
Sebagai langkah konkret, ia mengusulkan pelaksanaan satu program percontohan bersama dalam kurun 100 hari setelah konferensi. Program ini diharapkan melibatkan UNP, UiTM, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.
Para pemangku kepentingan tersebut diharapkan menentukan satu destinasi sebagai lokasi percontohan, membentuk tim pendamping, serta merancang produk wisata dan pola kemitraan dengan pemasok lokal.
Keberhasilan program tidak hanya dinilai dari jumlah wisatawan yang datang, tetapi juga berdasarkan peningkatan pendapatan masyarakat, nilai pembelian produk lokal, kualitas lapangan kerja, tingkat kepuasan warga, serta kondisi lingkungan di kawasan wisata.
“Program yang berhasil, kita perluas. Yang belum berhasil, kita perbaiki berdasarkan bukti,” tegas Irman.
Menutup paparannya, ia kembali mengingatkan bahwa kemajuan pariwisata harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian kearifan lokal. Menurutnya, pengembangan destinasi tidak boleh mengabaikan kelestarian alam, nilai-nilai adat, maupun hak masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
Irman juga menekankan pentingnya memberikan ruang lebih luas bagi generasi muda untuk mengambil peran dalam industri pariwisata. Mereka dapat mengembangkan usaha kuliner, merintis bisnis fesyen, menekuni jasa tata rias, menjadi pemandu wisata, mengelola destinasi, hingga menciptakan layanan berbasis digital.
Dengan dukungan keterampilan, pendampingan, dan akses pasar yang lebih luas, potensi daerah diharapkan mampu menjadi sumber penghidupan yang layak dan berkelanjutan bagi anak nagari serta masyarakat Sumatera Barat secara keseluruhan.(da*)
