 |
| Anggota DPD RI asal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Hilmy Muhammad. |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Struktur pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai semakin besar mendapat perhatian dari sejumlah pihak. Anggota DPD RI asal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Hilmy Muhammad, mempertanyakan kebutuhan penambahan sejumlah posisi dalam pemerintahan, termasuk wakil menteri koordinator dan banyaknya anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Menurut Gus Hilmy, sapaan Hilmy Muhammad, kewenangan Presiden untuk menentukan dan mengangkat pejabat negara merupakan hak prerogatif yang tidak perlu dipersoalkan. Namun, setiap penambahan jabatan seharusnya memiliki alasan yang jelas serta memberikan dampak terhadap efektivitas pemerintahan.
“Secara prinsip, kami tidak mempermasalahkan hak prerogatif Presiden dalam mengangkat pejabat negara. Namun, pertanyaannya adalah apakah seluruh jabatan tersebut benar-benar dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Masyarakat tentu berhak mempertanyakan sekaligus meminta pertanggungjawaban,” ujar Gus Hilmy dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/10/2026).
Anggota Komite II DPD RI itu kemudian menyoroti keberadaan wakil menteri koordinator. Ia menilai posisi tersebut menimbulkan pertanyaan dari sisi tata kelola karena kementerian koordinator pada dasarnya memiliki fungsi utama dalam mengoordinasikan kementerian di bawahnya.
Gus Hilmy khawatir penambahan posisi tersebut justru membuat jalur birokrasi semakin panjang, padahal pemerintah sebelumnya gencar menyampaikan pentingnya penyederhanaan birokrasi.
“Menko pada dasarnya memiliki tugas koordinasi. Kalau kemudian ada wakil di posisi tersebut, jangan sampai malah membuat rantai birokrasi semakin panjang, bukan semakin sederhana,” katanya.
Sorotan juga diberikan terhadap jumlah anggota Wantimpres. Menurut Gus Hilmy, keberadaan lembaga penasihat Presiden dalam jumlah besar perlu dikaji kembali, terlebih struktur kementerian dan jajaran wakil menteri juga terus bertambah.
Wakil Ketua Komisi Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) DIY tersebut berpandangan bahwa Presiden sebenarnya dapat meminta pandangan dari para ahli apabila membutuhkan masukan tertentu tanpa harus selalu membentuk jabatan permanen.
“Kalau Presiden membutuhkan masukan yang sifatnya khusus atau mendesak, sebenarnya bisa meminta sejumlah pakar memberikan analisis dan saran. Karena itu, perlu dipertanyakan mengapa jumlahnya harus sebanyak itu dan semuanya ditetapkan dalam jabatan,” tuturnya.
Gus Hilmy yang juga merupakan salah satu pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta menilai pelebaran struktur pemerintahan tersebut berpotensi menimbulkan pertanyaan publik terkait komitmen pemerintah terhadap efisiensi anggaran.
Ia mengingatkan bahwa sejak awal pemerintahan, efisiensi menjadi salah satu agenda yang banyak disampaikan kepada masyarakat. Karena itu, penambahan jabatan dan struktur pemerintahan dinilai perlu dijelaskan secara terbuka.
“Perlu dipertanyakan karena kondisi ini terlihat tidak sejalan dengan semangat efisiensi yang disampaikan Presiden pada awal pemerintahan. Ada apa sebenarnya?” ujarnya.
Lebih jauh, Gus Hilmy menegaskan bahwa keberhasilan pengangkatan pejabat negara tidak semestinya hanya diukur dari bertambahnya struktur atau posisi pemerintahan. Ukuran yang lebih penting adalah hasil nyata yang dirasakan masyarakat.
Menurut dia, penambahan struktur birokrasi harus mampu memberikan dampak terhadap kualitas pelayanan publik, pengurangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, serta penguatan kondisi ekonomi masyarakat.
Apabila jumlah jabatan dan struktur pemerintahan terus bertambah tetapi tidak diikuti peningkatan kinerja dan kesejahteraan rakyat, maka kebijakan tersebut patut dievaluasi.
“Harapannya tentu setiap pengangkatan pejabat membawa peningkatan nyata terhadap kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Kalau tidak memberikan dampak, untuk apa? Masyarakat harus terus mengawasi dan meminta Presiden membuktikan komitmennya terhadap transparansi serta hasil nyata dari setiap pengangkatan tersebut,” pungkas Gus Hilmy.(da*)
