 |
| sumber: google |
RAKYATTERKINI.COM - Banjir bandang dan longsor yang terjadi di aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 menyebabakan kerusakan yang sangat besar.
Banyak orang meninggal, ratusan ribu orang terpaksa mengungsi, rumah dan bangunan serta infrastruktur rusak berat, menunjukkan cerminan dari cara pengelolaan yang selama ini tidak memadai?
Benar saja hujan yang sangat deras menjadi penyebab utamanya. Hujan yang sangat deras dalam waktu singkat menyebabkan sungai meluap dan terjadi longsor di berbagai daerah. Tapi fakta di lapangan menunjukkan hal lain.
Kerusakan hutan dibagian atas sungai membuat situasi menjadi lebih buruk. Ketika area penangkapan air rusak karena penebangan hutan dan perubahan penggunaan lahan, tanah tidak lagi mampu menyerap air dengan baik.
Akibatnya, banjir datang lebih cepat dan besar, membawa pohon, tanah liat, dan bahan lainnya yang merusak pemukiman di bagian bawah sungai. Bencana ini tidak bisa dipisahkan dari cara pengelolaan sumber daya alam selama ini digunakan.
Seiring berjalan waktu, penangan bencana tersebut semakin memicu perdebatan. Masalah yang paling sering dibicarakan adalah soal menetapkan status bencana nasional. Pemerintah pusat lebih memilh untuk tetap mempertahankan status bencana di daerah tersebut, karena penanganan nya sudah dilakukan secara besar-besaran.
Disisi lain, sebagian masyarakat sipil, para ulama, dan masyarakat umum meminta agar statusnya ditingkatkan menjadi bencana nasional agar perhatian dan sumber daya negara bisa optimal.
Sementara itu pemerintah daerah terus berfokus pada upaya evakuasi dan memenuhi kebutuhan pokok warga. Perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa yang dibicarakan tidak hanya tentang bantuan, tetapi juga tentang tanggung jawab dan arah kebijakan dimasa depan.
Jika dilihat dari perspektif teori konflik, kasus ini memiliki beberapa lapisan. Pertama, ada ketimpangan dalam penguasaan sumber daya. Warga di daerah bawah sering merasakan dampaknya, sedangkan manfaat ekonomi dari kegiatan di daerah atas biasanya tidak seimbang dengan resiko yang dihadapi masyarakat.
Kedua, ada persoalan kewenangan dan legitimasi. Keputusan tentang status bencana menjadi topik perdebatan abntara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Keriga, bencana ini juga mengungkapkan isu yang sebelumnya jarang dibahas secara terbuka, yaitu mengenai tata kelola lingkungan.
Diantara berbagai teori yang ada, perspektif tentang kekerasan struktural yang diajukan oleh Johan Galtung terasa paling tepat menangangi kasus ini. Galtung membedakan kekerasan langsung, struktural, dan kultural.
Korban meninggal dan kerusakan pada bangunan serta jalan adalah bentuk kekerasan yang biss dilihat dengan mata. Tapi di balik itu, ada ketidakadilan dalam cara pengelolaan hutan dan kebijakan yang cenderung lebih mengutamakan eksploitasi.
Ada juga bentuk kekerasan budaya, yaitu ketika bencana sering dianggap sebagai “Takdir” atau “Cuaca Ekstrem biasa”, sehingga membuat tanggung jawab dalam kebijakan menjadi tidak jelas.
Bencana ini juga menunjukkan kebutuhan dasar masyarakat masih belum terpenuhi dengan baik. Rasa aman. Kepastian dalam hidup, dan pengakuan atas kerugian yang diderita tidak bisa hanya diatasi dengan bantuan darurat saja. Kalau kebutuhan dasar itu selalu diabaikan, rasa tidak percaya pada pemerintah bisa makin dalam setiap kali ada bencana.
Penanganan banjir di Sumatera tahun 2025 seharusnya tidak dilakukan saat situasi darurat saja. Pemerintah harus meninjau kembali kebijakan tentang pengatur tata ruang dan prosedur perizinan. Perlindungan terhadap kawasan hulu sungai diperkuat. Penegakan peraturan terhadap tindakan yang merugikan lingkungan juga harus lebih ketat.
Selain itu, warga yang terkena dampak sebaiknya terlibat dalam proses pemulihan agar kebijakan tidak hanya dibuat oleh pihak atas, tetapi juga memperhatikan pengalaman masyarakat di lapangan. Transparansi dalam proses penyaluran bantuan serta pengungkapan data kerugian sangat penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.
Bencana adalah bagian dari risiko yang harus dihadapi dalam hidup di indonesia karena negeri ini memiliki kondisi georafis yang rentan terhadap berbagai jenis bencana. Tapi membiarkan masalah struktural dasar terus berulang itu adalah keputusan yang diambil.
Setiap kali hujan besar datang dan menyebabkan kerusakan yang parah, yang terancam bukan hanya infrastruktur, tapi juga kepercayaan masyarakat dan pemerintah. Banjir di Sumatera tahun 2025 seharusnya menjadi perubahan besar, bukan hanya sekedar catatan yang terlupakan setelah musim berubah.
Akhirnya, pertanyaan yang harus dijawab bukan hanya tentang cara membantu korban, tetapi juga bagaimana memastikan generasi mendatang tidak mengalami bencana lagi, karena dampaknya sebenarnya bisa ditekan.
Tanggung jawab ini ada di tangan para pembuat kebijkan, dan pengawas terhadap tanggung jawab tersebut berada di tangan masyarakat umum. Kalau kedua hal itu tidak dilakukan bersamaan, bencana akan terus terjadi berulang lagi, dan kritik pun akan selalu ada alasan untuk muncul. (*)
Penulis: Tri Indah Sjafitri, mahasiswa ilmu politik, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, Universitas Andalas.
