 |
| Andre Rosiade memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade, akan menelusuri laporan mengenai pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Batam, Kepulauan Riau, yang disebut diminta menyerahkan jaminan ketika mengajukan pembiayaan.
Andre menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena KUR merupakan program pemerintah untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memperoleh akses permodalan. Program ini diharapkan dapat mendorong perkembangan usaha masyarakat melalui pembiayaan yang mudah dijangkau.
Saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI bersama sejumlah mitra kerja di Kota Batam, Jumat (9/10/2026), Andre menyampaikan bahwa laporan tersebut perlu diperiksa lebih lanjut agar pelaksanaan KUR tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
“Di Batam masih ada orang yang mengajukan KUR diminta jaminan. Ini tentu harus kita dalami dan kita telusuri supaya ke depan tidak terjadi lagi,” kata Andre.
Ia menegaskan, persyaratan dalam program pembiayaan pemerintah harus menjadi perhatian agar tidak menghambat masyarakat yang membutuhkan tambahan modal untuk menjalankan maupun mengembangkan usahanya.
Menurut Andre, Komisi VI DPR RI akan mengkaji persoalan tersebut bersama mitra kerja terkait. Langkah ini diperlukan untuk memastikan mekanisme penyaluran KUR sesuai aturan sekaligus memberikan kejelasan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima.
“Karena ini program pemerintah, seharusnya tidak boleh ada jaminannya,” tegas legislator dari Partai Gerindra tersebut.
Andre menjelaskan, akses permodalan yang memadai memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan usaha UMKM. Dukungan pembiayaan yang mudah dijangkau dapat membantu pelaku usaha meningkatkan produksi, memperluas pasar, serta menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja baru.
Selain menyoroti persoalan jaminan, Andre turut mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk menyederhanakan proses pengajuan KUR. Digitalisasi dinilai dapat mempercepat pelayanan, mempermudah pengurusan administrasi, dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan pembiayaan.
Ia juga mengingatkan pentingnya memperluas akses KUR agar pelaku usaha tidak menjadikan pinjaman online (pinjol) sebagai pilihan utama untuk mendapatkan modal. Menurutnya, program pembiayaan pemerintah seharusnya dapat menjadi alternatif yang lebih mudah diakses oleh masyarakat.
“Ini harusnya masyarakat lebih gampang mengakses KUR, bukan mengakses pinjol. Ini pekerjaan rumah Komisi VI bersama mitra kerja untuk mencarikan solusi terbaik ke depannya,” ujar Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) tersebut.
Bagi Andre, persoalan ini menjadi tanggung jawab bersama antara Komisi VI DPR RI dan mitra kerja terkait. Evaluasi diperlukan untuk memastikan KUR benar-benar menjangkau pelaku UMKM yang membutuhkan dukungan modal, sekaligus memberikan kepastian mengenai mekanisme dan persyaratan pengajuan pembiayaan.
Ia berharap penelusuran terhadap laporan dari Batam dapat menjadi langkah awal untuk memperbaiki pelaksanaan KUR secara menyeluruh. Dengan penyaluran yang sesuai ketentuan, program tersebut diharapkan mampu mendukung peningkatan produktivitas usaha kecil dan memperkuat perekonomian masyarakat.
Dalam agenda kunjungan kerja reses yang sama, Andre bersama Komisi VI DPR RI juga menyoroti laporan mengenai kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah daerah di Indonesia. Berbagai persoalan tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama mitra kerja untuk merumuskan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Andre menegaskan, Komisi VI DPR RI akan terus mengawasi pelaksanaan program pemerintah serta berbagai persoalan pelayanan publik. Masukan dan laporan dari lapangan akan menjadi bahan evaluasi untuk mendorong perbaikan kebijakan, sehingga program pemerintah dapat berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(da*)
