Padang, Rakyatterkini.com – Rendang dinilai mempunyai peluang besar untuk dikembangkan menjadi salah satu produk gastronomi unggulan Sumatera Barat yang mampu bersaing di pasar internasional.
Untuk merealisasikan peluang tersebut, diperlukan kerja sama yang kuat antara kalangan akademisi, dunia usaha, dan pemerintah. Kolaborasi itu mencakup peningkatan mutu produk, jaminan keamanan pangan, pemenuhan standar dan sertifikasi, hingga perluasan akses pasar.
Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Dialog Interaktif Sinergi ABG (Academic, Business and Government) yang berlangsung di Universitas Andalas (Unand), Selasa (15/9/2026).
Dialog tersebut menghadirkan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Taruna Ikrar, Wakil Rektor I Unand Prof. Dr. Syukri Arief, M.Eng., serta sejumlah pelaku UMKM rendang dari Sumatera Barat.
Taruna Ikrar mengatakan rendang menjadi salah satu produk yang dibahas dalam kolaborasi gastronomi karena tidak hanya memiliki karakter rasa yang kuat, tetapi juga menyimpan potensi ekonomi yang besar.
Ia menjelaskan Indonesia mempunyai kekayaan pangan yang sangat beragam. Hal itu antara lain tercermin dari jumlah produk pangan yang telah mengantongi izin edar maupun izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).
Menurut Taruna, saat ini terdapat lebih dari 135 ribu nomor izin edar untuk produk makanan. Sementara itu, jumlah produk yang memiliki izin PIRT telah melampaui 600 ribu. Jika ditambah dengan berbagai produk pangan dan industri rumah tangga lainnya, jumlahnya hampir mencapai 800 ribu produk.
“Ini menunjukkan kita memiliki kekayaan yang luar biasa. Karena itu, aspek gizi, kualitas, sertifikasi, hingga penerapan cara pengolahan pangan yang baik harus terus diperkuat,” katanya.
Ia menambahkan, penerapan standar dan sertifikasi tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan dokumen administratif. Upaya tersebut juga menjadi bagian dari perlindungan terhadap konsumen agar produk pangan yang beredar memenuhi aspek keamanan dan mutu.
Dalam pengembangan rendang, Taruna menilai keterlibatan perguruan tinggi sangat diperlukan. Kampus dapat berkontribusi melalui penelitian, penerapan teknologi, pengujian, serta keahlian akademik guna memastikan produk yang dikembangkan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Wakil Rektor I Unand Syukri Arief menyampaikan bahwa Unand memiliki tenaga asesor dan berbagai sumber daya akademik yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan mutu serta standardisasi produk pangan.
Menurutnya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang tersedia di perguruan tinggi dapat diterapkan dalam memperbaiki proses produksi rendang di Sumatera Barat.
“Keilmuan dan teknologi yang dimiliki perguruan tinggi dinilai dapat diterapkan untuk memperkuat proses produksi rendang di Sumatera Barat. Unand siap berkolaborasi dalam produksi rendang di Sumatera Barat,” ujarnya.
Kerja sama tersebut tidak hanya difokuskan pada pengembangan rendang sebagai makanan tradisional. Produk pangan lain yang memiliki nilai tambah juga berpeluang dikembangkan, termasuk pangan fungsional yang lahir dari hasil penelitian para akademisi.
Sementara itu, Rektor Unand Dr. Efa Yonnedi, SE., MPPM., Akt. menilai produk unggulan daerah perlu didorong agar mampu memasuki pasar internasional.
Ia menyebut keterpaduan peran akademisi, pemerintah, dan pelaku UMKM menjadi salah satu faktor penting agar produk lokal dapat memenuhi tuntutan serta standar pasar global.
“Tim Unand siap untuk itu melalui pusat riset pangan,” katanya.
Dari sisi pelaku usaha, upaya memperluas pasar rendang masih menghadapi sejumlah hambatan. Salah satunya berkaitan dengan kapasitas tempat produksi yang belum selalu mampu mengimbangi pesanan dalam jumlah besar.
Pemilik Dapur Rendang Mutiara, Fibrianti Takarina, juga menyoroti persoalan perizinan yang masih menjadi tantangan bagi produsen rendang dan pelaku UMKM.
Menurutnya, penetrasi ke pasar luar negeri memerlukan koordinasi antara berbagai pihak, termasuk lembaga terkait di negara tujuan ekspor.
Ia mencontohkan rencana pemasaran produk rendang ke Arab Saudi yang membutuhkan komunikasi dengan otoritas terkait di negara tersebut serta perwakilan perdagangan Indonesia agar seluruh persyaratan produk dapat dipenuhi.
Selain persoalan perizinan, biaya pengujian juga menjadi beban bagi sebagian UMKM. Untuk pengujian tertentu, biaya yang diperlukan dapat mencapai puluhan juta rupiah.
“Biaya pengujian produk masih menjadi tantangan. Untuk jenis pengujian tertentu, biaya yang harus dikeluarkan UMKM dapat mencapai puluhan juta rupiah. Karena itu, diperlukan pendampingan dan dukungan dari berbagai mitra agar UMKM tidak menanggung seluruh beban pengembangan produk sendiri,” jelasnya.
Melalui sinergi Academic, Business and Government (ABG), pengembangan rendang diharapkan dapat melampaui statusnya sebagai kuliner khas Sumatera Barat. Produk tersebut diharapkan mampu memiliki nilai ekonomi lebih tinggi sekaligus memenuhi ketentuan keamanan, mutu, dan standar yang dibutuhkan untuk memasuki pasar global.(da*)


