 |
| RAPBD-P 2026, Sawahlunto Perketat Anggaran |
Sawahlunto, Rakyatterkini.com — Pemerintah Kota Sawahlunto berupaya memperkuat kemampuan fiskal daerah sekaligus melakukan efisiensi terhadap belanja yang dinilai tidak menjadi prioritas dalam pembahasan Perubahan APBD (RAPBD-P) 2026.
Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Sawahlunto, Jeffry Hibatullah, ketika menjawab pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sawahlunto mengenai Rancangan Perubahan APBD 2026 dalam rapat pada Kamis (27/8/2026).
Jeffry mengatakan pemerintah daerah menghargai berbagai masukan, kritik, maupun rekomendasi yang disampaikan DPRD. Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Pemko Sawahlunto adalah masih tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu fokus utama pemerintah.
Hingga 31 Juli 2026, realisasi PAD Sawahlunto telah mencapai 63,51 persen. Sementara itu, penerimaan dari pajak daerah berada di angka 60,27 persen dan retribusi daerah mencapai 58,19 persen.
Jeffry menjelaskan, pemerintah akan mengoptimalkan sejumlah sumber penerimaan, mulai dari pajak, retribusi, hingga pemanfaatan aset daerah. Pengembangan sektor pariwisata juga akan didorong sebagai salah satu sumber peningkatan pendapatan.
Selain itu, Pemko Sawahlunto mempercepat penerapan digitalisasi transaksi melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat basis data perpajakan, meningkatkan keterbukaan transaksi, serta membuat proses pemungutan dan pengawasan penerimaan daerah semakin efektif.
Pemerintah daerah juga akan mengajukan sejumlah program strategis kepada pemerintah pusat guna memperoleh tambahan insentif fiskal.
Dari sisi belanja, Pemko Sawahlunto memastikan keterbatasan ruang fiskal tidak menjadi alasan untuk mengalokasikan anggaran secara tidak terarah. Belanja akan diprioritaskan pada pemenuhan standar pelayanan minimal, kewajiban belanja untuk sektor pendidikan dan kesehatan, serta belanja modal yang memiliki nilai strategis.
Belanja operasional juga akan diefisienkan agar lebih fokus pada kebutuhan dasar pelayanan masyarakat. Anggaran yang belum memiliki sumber pembiayaan juga akan kembali ditekan dalam pembahasan berikutnya.
Untuk pembiayaan, SiLPA sekitar Rp49 miliar akan dimanfaatkan untuk menutup defisit sekitar Rp51 miliar dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Belanja yang belum memiliki sumber pembiayaan juga berhasil ditekan, dari sebelumnya sekitar Rp7 miliar menjadi Rp3,69 miliar," kata Jeffry.
Ia menambahkan, pembayaran cicilan pokok utang sebesar Rp1,16 miliar serta pinjaman dana bergulir senilai Rp500 juta untuk pelaku UMKM tetap dilaksanakan melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pada sektor pendidikan, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp10,9 miliar untuk program revitalisasi. Dana tersebut diperuntukkan bagi tujuh TK/PAUD, sembilan SD, dua SMP, serta SPNF-SKB. Pelaksanaannya dilakukan berdasarkan hasil verifikasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Sementara di bidang kesehatan, RSUD Sawahlunto terus meningkatkan kapasitas pelayanan. Saat ini rumah sakit tersebut didukung 14 dokter spesialis tetap, tiga dokter gigi spesialis, serta enam dokter rujukan. Namun, kebutuhan terhadap fasilitas CT scan dan USG masih menjadi salah satu perhatian.
Ketersediaan obat esensial di puskesmas pada triwulan II 2026 tercatat mencapai 97,15 persen. Dinas Kesehatan juga merencanakan peningkatan kondisi 20 pustu/polindes, rumah dinas, serta sejumlah fasilitas puskesmas.
Sektor pariwisata turut diproyeksikan sebagai penggerak ekonomi daerah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Kebun Binatang Kandi yang akan ditingkatkan melalui pembenahan fasilitas, penambahan wahana serta pengembangan koleksi satwa.
Pelaksanaan Porprov XVI juga dipandang sebagai peluang untuk menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat. Kontingen nantinya diarahkan memanfaatkan hotel dan homestay lokal, sementara pelaku UMKM akan diberikan kesempatan memasarkan produk selama kegiatan berlangsung.
Di bidang sosial, Pemko Sawahlunto turut mencermati perubahan peringkat desil sosial ekonomi yang terjadi pada sekitar 1.335 hingga 1.855 keluarga. Perubahan tersebut berpotensi memengaruhi status penerima bantuan sosial.
Karena itu, mekanisme usul-sanggah dan verifikasi lapangan akan diperkuat agar penyaluran bantuan dapat tetap dilakukan secara tepat sasaran.
Jeffry menegaskan seluruh masukan dari fraksi DPRD akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh SKPD sebelum memasuki tahapan persetujuan Perubahan APBD 2026.
"Pemerintah berharap pembahasan ini menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih disiplin, realistis, sekaligus mampu menjawab kebutuhan masyarakat Sawahlunto," pungkasnya.(Benny)
