 |
| Paripurna DPRD Sawahlunto. |
Sawahlunto, Rakyatterkini.com — Fraksi PAN-PKB DPRD Kota Sawahlunto meminta Pemerintah Kota Sawahlunto memastikan kenaikan anggaran dalam Rancangan Perubahan APBD 2026 benar-benar berujung pada manfaat yang dirasakan masyarakat.
Pandangan Umum Fraksi PAN-PKB tersebut disampaikan Doni Asta dalam rapat paripurna DPRD Sawahlunto, Rabu, 26 Agustus 2026. Fraksi menilai ukuran keberhasilan APBD bukan pada besarnya anggaran maupun tingkat serapan, melainkan seberapa banyak persoalan masyarakat yang dapat diselesaikan.
Fraksi PAN-PKB mencermati pendapatan daerah dalam Rancangan Perubahan APBD 2026 mencapai Rp589,59 miliar. Angka itu meningkat sekitar Rp104,4 miliar dibanding APBD awal sebesar Rp485,14 miliar.
Namun, struktur pendapatan masih sangat bergantung pada dana transfer. Pendapatan transfer diproyeksikan Rp514,89 miliar, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya Rp74,70 miliar.
Kondisi tersebut, menurut PAN-PKB, harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Tambahan transfer memang memberikan ruang bernapas bagi APBD, tetapi sekaligus memperlihatkan bahwa kemandirian fiskal Sawahlunto masih menghadapi pekerjaan rumah besar,” ujar Doni Asta.
Fraksi meminta target PAD tidak berhenti sebagai angka dalam dokumen anggaran. Pemerintah harus mampu memetakan sumber pertumbuhan PAD, potensi riil setiap sektor, sekaligus memastikan peningkatan pendapatan tidak berubah menjadi beban baru bagi masyarakat.
PAN-PKB mendukung reformasi tata kelola retribusi dan pengelolaan kekayaan daerah. Namun langkah tersebut harus dilakukan secara terukur, transparan dan berbasis potensi.
Intensifikasi PAD, jangan hanya dimaknai sebagai peningkatan pungutan ketika persoalan kebocoran, kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan dan optimalisasi aset belum sepenuhnya dibenahi.
Fraksi PAN-PKB juga menyoroti belanja daerah yang dalam rancangan perubahan mencapai Rp640,68 miliar, naik sekitar Rp109,84 miliar dibanding APBD awal.
Belanja operasi mencapai Rp496,98 miliar. Di dalamnya terdapat belanja pegawai Rp300,41 miliar serta belanja barang dan jasa Rp186,30 miliar.
Menurut PAN-PKB, besarnya anggaran harus berbanding lurus dengan kualitas pelayanan.
Setiap perangkat daerah diminta memiliki indikator kinerja yang jelas. Keberhasilan anggaran harus terlihat dari membaiknya jalan, meningkatnya kecepatan pelayanan, bergeraknya ekonomi masyarakat, berkurangnya kemiskinan dan bertambahnya kesempatan kerja.
Fraksi juga memberi perhatian terhadap belanja modal yang naik menjadi Rp97,49 miliar. Dari alokasi tersebut, Rp61,67 miliar diarahkan untuk jalan, jaringan dan irigasi.
PAN-PKB meminta pembangunan fisik dipilih berdasarkan dampak ekonomi dan sosial terbesar. Infrastruktur harus mampu membuka akses ekonomi, mendukung pariwisata, pertanian, UMKM, perdagangan serta konektivitas antarwilayah.
Sorotan berikutnya menyangkut proyeksi defisit Rp51,08 miliar. Pemerintah merencanakan defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan, antara lain SiLPA 2025 sebesar Rp49,06 miliar dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah Rp3,69 miliar.
Fraksi meminta pemerintah memastikan struktur pembiayaan tetap sehat dan tidak menciptakan ketergantungan terhadap SiLPA pada tahun-tahun berikutnya.
“SiLPA merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari tahun sebelumnya dan tidak dapat terus-menerus diperlakukan sebagai sumber pendapatan" ucap Doni.
Dalam kondisi fiskal yang terbatas, PAN-PKB juga meminta pemerintah melindungi pelayanan dasar, seperti air bersih, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, perlindungan sosial, lingkungan dan pelayanan administrasi.
Fraksi PAN-PKB juga mengingatkan target pertumbuhan ekonomi 5,84 persen, PDRB per kapita Rp89,48 juta dan IPM 78,11 harus diterjemahkan ke dalam program konkret.
Pertumbuhan ekonomi, kata fraksi, tidak cukup hanya tinggi di atas kertas jika tidak diikuti penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan pelaku usaha kecil dan penurunan kesenjangan.
PAN-PKB pada prinsipnya memahami kebutuhan perubahan APBD 2026. Namun dukungan terhadap pembahasan tetap disertai pengawasan kritis.
Empat pesan utama fraksi adalah memperkuat kemandirian fiskal, memastikan kenaikan belanja menghasilkan manfaat publik, mengelola defisit dan SiLPA secara hati-hati, serta mengarahkan setiap rupiah APBD pada kebutuhan paling mendesak dan program dengan multiplier effect terbesar.
“Ukuran keberhasilan perubahan APBD bukan terletak pada seberapa besar anggaran yang berhasil dibelanjakan, melainkan seberapa besar persoalan masyarakat yang berhasil diselesaikan,” pungkas Doni Asta. (benny)
