 |
| Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah |
Padang, Rakyatterkini.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperkuat koordinasi lintas instansi dalam menghadapi berbagai persoalan sosial melalui Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Istana Gubernur, Padang, Selasa (4/8/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), aparat penegak hukum, serta sejumlah pemangku kepentingan.
Pertemuan itu membahas langkah bersama dalam menangani persoalan yang dinilai semakin kompleks, seperti penyalahgunaan narkotika, isu LGBT, perjudian daring, hingga berbagai persoalan sosial lainnya yang membutuhkan kerja sama lintas sektor.
Dalam arahannya, Mahyeldi mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi dari BNNP Sumbar, wilayah Sumatera Barat tidak lagi sekadar menjadi jalur peredaran narkotika. Kini, terdapat indikasi daerah tersebut mulai dimanfaatkan sebagai lokasi produksi narkoba.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan ancaman yang semakin serius sehingga membutuhkan perhatian seluruh pihak. Ia menilai penanganan persoalan narkotika tidak bisa hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga harus diperkuat melalui upaya pencegahan yang melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat, hingga pemerintahan nagari.
Sebagai bentuk pencegahan, Pemerintah Provinsi Sumbar telah meminta Dinas Pendidikan memperketat pengawasan terhadap setiap aktivitas pihak luar yang masuk ke lingkungan sekolah. Kebijakan ini bertujuan mencegah berbagai bentuk perekrutan maupun penyalahgunaan yang menyasar kalangan pelajar.
Mahyeldi menegaskan bahwa lingkungan sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi peserta didik. Karena itu, setiap aktivitas di sekolah perlu diawasi dengan baik agar generasi muda terhindar dari berbagai pengaruh negatif sejak dini.
Selain sekolah, ia juga menilai pemerintahan nagari bersama lembaga adat memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam mendeteksi persoalan sosial, mulai dari penyalahgunaan narkoba, perjudian online, hingga berbagai masalah lainnya. Deteksi dini di tingkat nagari diharapkan mampu mempercepat penanganan dengan melibatkan seluruh instansi terkait.
Dalam kesempatan tersebut, Mahyeldi juga menyinggung hasil skrining terhadap sekitar 12 ribu siswa baru jenjang SMA. Dari hasil pemeriksaan itu diketahui sekitar 21 persen peserta didik pernah mengalami kekerasan.
Temuan tersebut akan dijadikan dasar penyusunan program pendampingan yang melibatkan guru bimbingan dan konseling, tenaga kesehatan, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Terkait isu LGBT, pemerintah daerah menegaskan pendekatan yang dilakukan lebih mengutamakan pendampingan sesuai kewenangan melalui layanan psikologis, kesehatan, serta kolaborasi dengan berbagai lembaga sosial dan instansi terkait.
Sementara itu, Kepala BNNP Sumbar Toton Rasyid menyampaikan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia meningkat dari 1,73 persen menjadi 2,11 persen atau sekitar 4,15 juta jiwa.
Berdasarkan survei terakhir, diperkirakan terdapat sekitar 63 ribu penyalahguna narkoba di Sumatera Barat. Sebagian besar diketahui pertama kali mengenal narkoba melalui lingkungan pergaulan pada usia produktif, yakni 15 hingga 24 tahun.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi alasan kuat untuk memperkuat upaya pencegahan melalui keluarga dan dunia pendidikan, mengingat kapasitas fasilitas rehabilitasi yang tersedia saat ini masih belum mampu menampung seluruh penyalahguna.
Kepala Badan Intelijen Daerah (Binda) Sumbar Achmad Dailimy juga mengingatkan bahwa jaringan peredaran narkotika terus berkembang sehingga diperlukan operasi terpadu antarinstansi, terutama di jalur masuk dari Provinsi Riau dan Jambi.
Di sisi lain, Direktur Reserse Narkoba Polda Sumbar Kombes Pol Wedy Mahadi mengungkapkan bahwa sepanjang Januari hingga Juli 2026 pihaknya berhasil mengungkap berbagai kasus narkotika dengan barang bukti hampir satu ton ganja, lebih dari 42 kilogram sabu, serta ratusan butir ekstasi. Keberhasilan tersebut, menurutnya, merupakan hasil sinergi antara kepolisian, BNNP, TNI, unsur intelijen, dan seluruh pemangku kepentingan.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Dedie Tri Hariyadi turut menekankan pentingnya memperluas layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba sekaligus memperkuat ketahanan keluarga sebagai benteng utama dalam mencegah penyalahgunaan narkotika.
Melalui FGD tersebut, seluruh unsur Forkopimda berkomitmen meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi berbagai ancaman sosial di Sumatera Barat. Kesepakatan yang dihasilkan meliputi penguatan deteksi dini di tingkat nagari, peningkatan edukasi di lingkungan pendidikan, optimalisasi layanan rehabilitasi, penegakan hukum terhadap jaringan narkotika, serta penyusunan langkah terpadu guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.(da*)
