 |
| Pemkab Agam Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi 2026 |
Agam, Rakyatterkini.com - Pemerintah Kabupaten Agam mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Bupati Agam, Selasa (4/8). Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan sosialisasi perubahan regulasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Rakor dipimpin Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Dr. Yusharto Huntoyungo, dan diikuti pemerintah daerah dari seluruh Indonesia. Dalam arahannya, Yusharto menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga stabilitas inflasi sekaligus mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas nasional, termasuk Program Tiga Juta Rumah melalui penyempurnaan aturan BSPS.
Dari Kabupaten Agam, rapat diikuti Asisten III Sekretariat Daerah, Syatria, bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Pada kesempatan itu, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Agam, Donfri Edward, menjelaskan bahwa kondisi inflasi di daerah tersebut masih dalam kategori aman. Bahkan, selama sebulan terakhir Agam mengalami deflasi sehingga harga berbagai kebutuhan pokok masyarakat cenderung stabil.
Menurut Donfri, kestabilan harga dipengaruhi oleh besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Agam. Berbagai kebutuhan pangan seperti beras, cabai, sayur-mayur, hingga ikan sebagian besar dapat dipenuhi dari hasil produksi lokal. Sementara komoditas seperti bawang putih dan gula masih harus dipasok dari luar daerah.
Dalam rakor juga disampaikan perkembangan inflasi nasional. Pada Juli 2026, Indonesia mencatat deflasi bulanan sebesar 0,14 persen dengan inflasi tahunan mencapai 2,88 persen. Data tersebut menunjukkan kondisi harga secara nasional masih relatif terkendali, meskipun sejumlah komoditas pangan tetap perlu mendapat perhatian agar tidak memicu kenaikan harga di berbagai daerah.
Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, dalam kesempatan itu meminta seluruh pemerintah daerah untuk terus menjaga stabilitas harga pangan. Langkah yang ditekankan antara lain memastikan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), memperkuat operasi pasar, menjaga ketersediaan stok pangan, serta mencegah praktik penimbunan maupun permainan harga.
Selain isu inflasi, rapat juga membahas perubahan regulasi BSPS. Pemerintah daerah diminta melakukan verifikasi ulang terhadap calon penerima bantuan yang belum memenuhi persyaratan agar data yang diinput melalui Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU) benar-benar akurat.
Daerah juga didorong mendukung percepatan Program Tiga Juta Rumah melalui alokasi anggaran serta pemberian kemudahan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Usai mengikuti rakor, Asisten III Setdakab Agam, Syatria, mengingatkan OPD terkait agar tetap meningkatkan kewaspadaan meski kondisi inflasi daerah saat ini masih terkendali. Menurutnya, perubahan harga kebutuhan pokok dapat terjadi sewaktu-waktu sehingga pemantauan di lapangan harus terus dilakukan.
Syatria menegaskan, pemerintah daerah harus memperkuat koordinasi dan bergerak cepat apabila terjadi kenaikan harga pada komoditas tertentu. Dengan langkah tersebut, daya beli masyarakat dapat tetap terjaga dan laju inflasi daerah tetap berada pada kondisi yang stabil.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Agam akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kestabilan harga, memperkuat ketahanan pangan berbasis potensi daerah, serta mendukung pelaksanaan berbagai program strategis nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(da*)
