 |
| Warga Keluhkan Jalan Belum Beraspal |
Solok, Rakyatterkini.com — Ketersediaan akses jalan yang memadai masih menjadi perhatian warga Kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok. Salah satu ruas yang hingga kini membutuhkan penanganan adalah Jalan Rimbo Data–Kapujan, dengan sekitar 5,6 kilometer jalan yang belum mendapatkan lapisan aspal.
Kondisi tersebut disampaikan masyarakat ketika Anggota DPR RI Zigo Yolanda melakukan kunjungan kerja ke Nagari Rangkiang Luluih, Kecamatan Tigo Lurah, Sabtu (29/8/2026). Dalam kesempatan itu, warga bersama pemerintah nagari menyampaikan sejumlah persoalan pembangunan, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur.
Wali Nagari Rangkiang Luluih, Abu Tasar, menjelaskan bahwa keberadaan Jalan Rimbo Data–Kapujan sangat penting bagi mobilitas warga. Menurutnya, jalan tersebut menjadi salah satu akses utama yang menunjang berbagai aktivitas masyarakat di Kecamatan Tigo Lurah, terutama warga Nagari Rangkiang Luluih.
Ia menilai pembangunan jalan tidak sekadar menyangkut pekerjaan fisik, tetapi juga berkaitan erat dengan kelancaran aktivitas dan konektivitas masyarakat antarkawasan.
Dari total sekitar 5,6 kilometer jalan yang belum diaspal, sebanyak 3,7 kilometer telah dipastikan memperoleh penanganan pada 2026 melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD). Pelaksanaan pekerjaan tersebut dijadwalkan dimulai pada Oktober 2026.
Meski demikian, pemerintah nagari berharap seluruh ruas yang masih belum beraspal dapat segera dituntaskan. Penyelesaian seluruh ruas dinilai penting agar akses masyarakat tidak lagi terhambat oleh kondisi jalan.
Abu Tasar menambahkan, kedatangan Zigo ke wilayah tersebut merupakan tindak lanjut dari permintaan masyarakat. Warga ingin menyampaikan secara langsung berbagai persoalan pembangunan yang selama ini mereka rasakan.
Pertemuan tersebut, lanjutnya, mendapat respons positif karena masyarakat berkesempatan berdialog langsung dengan wakil mereka di DPR RI sekaligus mendapatkan penjelasan mengenai rencana penanganan infrastruktur.
Aspirasi serupa disampaikan Wali Nagari Karabak Data, Pardinal, S.Pd.I. Ia menyebut masih ada jalan di wilayahnya yang belum tersentuh pembangunan meski Indonesia telah lama merdeka.
Pardinal mengatakan pemerintah nagari sebenarnya telah berupaya memenuhi berbagai ketentuan yang diperlukan untuk pembangunan jalan. Salah satunya adalah menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan kawasan hutan lindung yang sebelumnya menjadi hambatan.
Menurut dia, setelah dilakukan pengecekan, ruas jalan tersebut belum masuk dalam parameter bidang kegiatan IJD dan belum tercatat dalam sistem aplikasi. Karena itu, pemerintah nagari masih membutuhkan kejelasan mengenai persyaratan yang harus dilengkapi.
Ia memastikan pihak nagari siap memenuhi kekurangan administrasi maupun persyaratan teknis apabila hal tersebut menjadi kendala dalam pengusulan pembangunan.
Menanggapi aspirasi warga, Zigo Yolanda menyatakan akan terus mengupayakan agar penanganan Jalan Rimbo Data–Kapujan tidak berhenti pada 3,7 kilometer saja. Ia berharap seluruh 5,6 kilometer ruas yang belum beraspal dapat memperoleh penanganan.
Zigo juga membuka kemungkinan penggunaan skema kontrak tahun jamak atau Multi-Years Contract (MYC). Dengan skema tersebut, pembangunan dapat dikerjakan secara bertahap hingga seluruh ruas jalan dapat diselesaikan.
Selain ruas Rimbo Data–Kapujan, sejumlah pembangunan infrastruktur lainnya juga berlangsung di Kabupaten Solok. Program tersebut melibatkan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang, serta sektor perumahan.
Di bawah BPJN Sumatera Barat, sejumlah kegiatan meliputi peningkatan Jalan Rimbo Data–Kapujan, lima kegiatan melalui DAK Fisik, serta penanganan jalan dan longsor di kawasan Air Dingin. Penanganan di kawasan tersebut telah dimulai sejak 2025 dan direncanakan berlangsung hingga 2027.
Untuk bidang sumber daya air, pemerintah juga menjalankan pembangunan Air Baku Sapan Kayu Manang, kegiatan Operasi dan Pemeliharaan (OP) sungai, serta Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) yang tersebar di 21 lokasi.
Sementara itu, di bidang perumahan terdapat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk 250 unit rumah. Pemerintah daerah juga mengusulkan tambahan bantuan untuk 200 unit rumah lainnya.
Zigo menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan, irigasi, air baku hingga rumah dinilai bukan sekadar proyek fisik, melainkan bagian dari upaya memperkuat konektivitas, membuka kesempatan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan warga Kabupaten Solok.(da*)
