 |
| Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah bersama pejabat kementerian |
Padang, Rakyatterkini.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menegaskan komitmennya untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan memaksimalkan penggunaan dana tambahan Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan pemerintah pusat.
Upaya ini ditujukan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur, meningkatkan layanan publik, memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat, serta memperkuat langkah mitigasi terhadap potensi bencana di masa mendatang.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, saat membuka Rapat Monitoring dan Evaluasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (21/7/2026).
Pertemuan itu dihadiri perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sejumlah kementerian dan lembaga terkait, serta kepala daerah dari kabupaten dan kota yang terdampak bencana.
Menurut Mahyeldi, tambahan anggaran melalui skema TKD menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat proses pemulihan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pemerintah kabupaten dan kota diminta segera melaksanakan berbagai program yang telah direncanakan agar manfaat dana tersebut dapat segera dirasakan masyarakat.
Ia juga mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat perencanaan program, menentukan prioritas pembangunan, serta mendokumentasikan setiap tahapan pelaksanaan sebagai bahan evaluasi.
Selain itu, Mahyeldi menilai keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai capaian pembangunan perlu terus ditingkatkan guna memperkuat kepercayaan publik.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Bidang Keuangan Kemendagri melalui Kepala Subdirektorat Perencanaan Keuangan Daerah, Fernando Siagian, menyampaikan bahwa seluruh tambahan dana TKD bagi daerah terdampak bencana telah disalurkan sepenuhnya sejak April 2026.
Ia meminta pemerintah daerah segera merealisasikan anggaran tersebut karena diperuntukkan bagi percepatan rehabilitasi, rekonstruksi, pemulihan ekonomi masyarakat, dan penguatan upaya mitigasi bencana.
Fernando juga mengimbau daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana, termasuk potensi dampak musim kemarau dan fenomena El Nino.
Menurutnya, penanganan bencana harus dilakukan secara terencana sejak awal, bukan hanya bersifat responsif setelah bencana terjadi.
Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Sumbar. Berdasarkan hasil pemantauan Satgas Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Sumbar tercatat sebagai salah satu dari tiga provinsi dengan progres pemulihan pascabencana tercepat di Indonesia.
Ia juga mengungkapkan bahwa rehabilitasi lahan persawahan di Sumbar telah mencapai sekitar 98 persen, sehingga sebagian besar lahan sudah kembali memasuki masa tanam.
Secara nasional, pemerintah pusat mengalokasikan tambahan dana TKD sebesar Rp10,6 triliun untuk daerah yang terdampak bencana. Dari total tersebut, Sumatera Barat memperoleh alokasi sekitar Rp2,71 triliun yang telah disalurkan secara bertahap mulai Februari hingga April 2026.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sumbar menerima alokasi sebesar Rp534 miliar yang dikelola oleh 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebagian besar anggaran tersebut dialokasikan kepada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR), serta sejumlah OPD lainnya.
Pemerintah berharap seluruh dana tambahan tersebut dapat segera dimanfaatkan secara optimal sehingga proses pemulihan pascabencana berjalan lebih cepat dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di wilayah terdampak.(da*)
