 |
| Ilustrasi |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Kerja sama FIFA dengan penyedia layanan VPN, ExpressVPN, sebagai sponsor resmi Piala Dunia 2026 menuai kritik dari LaLiga dan sejumlah pemegang hak siar olahraga di Prancis. Mereka menilai kemitraan tersebut bertolak belakang dengan upaya memberantas pembajakan siaran sepak bola.
Menjelang dimulainya Piala Dunia 2026, FIFA mengumumkan ExpressVPN sebagai Official Tournament Supporter untuk kawasan Amerika Serikat, Kanada, dan Eropa. Dalam kerja sama itu, ExpressVPN menjadi mitra resmi kategori VPN serta memperoleh hak promosi melalui papan iklan LED di stadion selama pertandingan berlangsung.
FIFA menyebut kolaborasi tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan digital bagi para suporter. ExpressVPN mengampanyekan perlindungan terhadap ancaman seperti pencurian data pribadi, jaringan Wi-Fi palsu, hingga serangan siber yang berpotensi terjadi selama turnamen.
Namun, keputusan tersebut memicu reaksi keras dari industri penyiaran olahraga di Eropa. Presiden LaLiga, Javier Tebas, bahkan mengirimkan surat resmi kepada Presiden FIFA Gianni Infantino sebagai bentuk protes terhadap kerja sama tersebut.
Menurut Tebas, kemitraan dengan perusahaan VPN dinilai tidak sejalan dengan komitmen melindungi hak siar audiovisual sepak bola. Ia khawatir langkah FIFA dapat memberi sinyal yang keliru kepada klub, liga, maupun perusahaan penyiaran yang telah mengeluarkan investasi besar untuk memperoleh hak tayang secara legal.
LaLiga juga mengaitkan keberatannya dengan putusan pengadilan di Prancis. Pada Mei 2025, Pengadilan Negeri Paris memerintahkan ExpressVPN bersama empat penyedia VPN lainnya untuk memblokir akses ke 203 domain yang diduga menyiarkan berbagai kompetisi olahraga secara ilegal.
Situs-situs tersebut diketahui menayangkan pertandingan Liga Champions, Liga Inggris, dan kompetisi rugbi Top 14 tanpa izin resmi. Di Prancis, hak siar eksklusif untuk ketiga ajang tersebut dimiliki oleh Canal+.
Tebas menilai kerja sama FIFA dengan ExpressVPN berpotensi memberikan legitimasi kepada perusahaan yang masih menghadapi sengketa hukum terkait hak siar. Sebelumnya, LaLiga bersama beIN Sports Prancis, Canal+, dan sejumlah organisasi olahraga lainnya juga telah mengambil langkah hukum terhadap ExpressVPN di beberapa wilayah hukum.
Di sisi lain, ExpressVPN membantah tuduhan tersebut. Perusahaan menegaskan belum pernah dinyatakan bersalah karena memfasilitasi pembajakan konten olahraga. Mereka juga menekankan bahwa layanan VPN dirancang untuk menjaga privasi dan keamanan pengguna, bukan sebagai sarana melakukan aktivitas ilegal.
Penolakan serupa disampaikan oleh Association for the Protection of Sports Programs (APPS), organisasi yang mewakili sejumlah pemegang hak siar olahraga di Prancis. Atas permintaan anggotanya, termasuk LFP Media, APPS menyampaikan keberatan resmi kepada FIFA.
LFP Media sendiri tengah berupaya menjaga nilai komersial hak siar Ligue 1 menjelang peluncuran platform Ligue 1+, yang direncanakan menjadi layanan eksklusif untuk seluruh pertandingan kasta tertinggi sepak bola Prancis.
Direktur APPS, Xavier Spender, menilai ExpressVPN belum menerapkan sistem pemblokiran yang efektif di Prancis. Ia juga menyebut perusahaan tersebut masih terus menggugat berbagai permintaan pelaksanaan putusan pengadilan yang diajukan para pemegang hak siar.
APPS mendesak FIFA agar memastikan seluruh mitra komersialnya memiliki kebijakan yang mendukung perlindungan hak siar olahraga. Selain itu, FIFA diminta mendorong ExpressVPN mengambil langkah konkret agar layanannya tidak dimanfaatkan untuk mengakses tayangan ilegal.
Menanggapi polemik tersebut, FIFA menyatakan seluruh kerja sama komersial telah melalui proses evaluasi dan peninjauan secara menyeluruh. Organisasi sepak bola dunia itu mengaku telah mempertimbangkan berbagai dampak dari kemitraan dengan ExpressVPN.
FIFA juga menegaskan telah menyiapkan langkah-langkah agar kolaborasi tersebut tidak menghambat upaya pemegang hak siar maupun pihak terkait dalam memerangi pembajakan siaran olahraga.
Kontroversi ini kembali menyoroti perdebatan antara perlindungan privasi digital dan pemberantasan pembajakan konten. Pemegang hak siar menginginkan pengawasan yang lebih ketat terhadap layanan VPN, sementara penyedia VPN tetap berpendapat bahwa layanan mereka berfungsi untuk menjaga privasi pengguna dan tidak ditujukan untuk mendukung aktivitas ilegal.(da*)
