 |
| Satgas Nasional PRR bersama Pemkab Pasaman Barat meninjau dampak bencana |
Pasbar, Rakyatterkini.com - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat bersama Satuan Tugas Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Alam Sumatera melakukan peninjauan ke sejumlah lokasi terdampak bencana di Kecamatan Talamau, Rabu (29/7).
Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat di Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman.
Kunjungan lapangan dipimpin Ketua Tim Supervisi PRR Pascabencana, Brigjen Pol. Yopie Indra Sepang, didampingi Bupati Pasaman Barat Yulianto, Sekretaris Daerah Doddy San Ismail, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pasaman Barat.
Bupati Yulianto mengapresiasi perhatian pemerintah pusat yang telah mengirimkan Satgas Nasional untuk meninjau langsung kondisi masyarakat maupun infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat bencana.
Menurutnya, Pasaman Barat merupakan daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Karena itu, dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan guna mempercepat proses pemulihan.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah terus menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satgas Nasional PRR Pascabencana agar berbagai persoalan yang masih dihadapi dapat segera ditangani.
"Hari ini kami turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi sebenarnya sekaligus membahas langkah terbaik dalam mengatasi berbagai kendala yang ada," ujar Yulianto.
Sementara itu, Brigjen Pol. Yopie Indra Sepang mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah dilakukan pemerintah daerah pascabencana.
Ia menyebutkan hasil peninjauan akan menjadi bahan pembahasan bersama pemerintah pusat guna menentukan langkah lanjutan, terutama terhadap persoalan infrastruktur yang masih memerlukan penanganan.
Dari hasil pemantauan, salah satu kendala utama yang ditemukan adalah kondisi sungai dan akses jalan, khususnya di kawasan Polongan Anam yang dinilai masih berisiko dilalui masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, lanjutnya, telah membangun jalur alternatif dari Jembatan Panjang menuju Bangkok sebagai solusi sementara. Namun, keterbatasan anggaran daerah membuat dukungan pemerintah pusat tetap diperlukan.
Peningkatan ruas Jalan Jembatan Panjang–Bangkok dibiayai melalui APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2026 dengan nilai Rp1.416.050.071. Sementara itu, perbaikan ruas Polongan Anam didanai Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar sekitar Rp12 miliar untuk menangani lima titik kerusakan yang saat ini masih berada dalam tahap lelang.
Selain melakukan peninjauan terhadap ruas jalan, rombongan juga mengunjungi sejumlah fasilitas umum yang terdampak bencana, di antaranya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) PDAM, Jembatan Panjang, dan Jembatan Aia Gadang.
Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur TNI dan Polri, BPBD, Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Komunikasi dan Informatika, pemerintah kecamatan, Forkopimca Talamau, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.(da*)
