 |
| Pasca banjir, Sungai Batang Aia Katiak menjadi lebar dan lahan pertanian yang rusak |
Padang, Rakyatterkini.com - Pemulihan sektor pertanian dan perkebunan pascabencana di Sumatera Barat dinilai masih belum berjalan maksimal. Guru Besar Teknik Industri dan Ekonomi Universitas Andalas, Prof. Rika Ampuh Hadiguna, menilai perhatian terhadap sektor yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat terdampak masih belum sebanding dengan kebutuhan di lapangan.
Menurut Prof. Rika, dari sudut pandang manajemen risiko bencana, terdapat dua persoalan utama yang menghambat proses pemulihan, yakni distribusi anggaran yang belum proporsional serta rendahnya tingkat penyerapan program pemerintah.
Ia menjelaskan, tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp2,6 triliun yang dikucurkan pemerintah pusat lebih banyak diarahkan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas pendukung lainnya.
Sementara itu, sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat di wilayah terdampak dinilai belum memperoleh porsi perhatian yang memadai.
"Perbaikan infrastruktur memang penting untuk mendukung konektivitas. Namun, pertanian dan perkebunan merupakan penggerak utama perekonomian masyarakat di daerah seperti Agam, Tanah Datar, dan Padang Pariaman," ujar Prof. Rika, Selasa (28/7/2026).
Ia menambahkan, petani yang kehilangan lahan akibat tertimbun lumpur maupun terdampak galodo membutuhkan dukungan nyata berupa rehabilitasi lahan, penyediaan benih, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta bantuan modal usaha. Jika sebagian besar anggaran hanya difokuskan pada pembangunan fisik, maka pemulihan produksi pertanian diperkirakan akan berlangsung lebih lama.
Selain itu, Prof. Rika juga menyoroti lambatnya realisasi anggaran. Meski dana telah diterima pemerintah daerah, proses penyesuaian APBD serta prosedur administrasi di masing-masing organisasi perangkat daerah menyebabkan bantuan kepada petani belum dapat disalurkan secara cepat, sebagaimana dikutip katasumbar.com.
Ia mengingatkan bahwa keterlambatan pencairan anggaran berpotensi membuat petani kehilangan musim tanam, sehingga berdampak pada meningkatnya kerugian ekonomi rumah tangga pertanian.
Menurutnya, pembangunan jaringan irigasi dan jalan usaha tani memang penting sebagai bagian dari rehabilitasi. Namun, program tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan cepat untuk mengembalikan aktivitas ekonomi mereka.
Sebagai langkah percepatan, Prof. Rika mendorong pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota segera melakukan penyesuaian anggaran agar bantuan berupa benih, pupuk, dan alsintan dapat segera diterima petani.
Ia juga menyarankan Pemerintah Provinsi Sumbar lebih aktif mengupayakan tambahan pendanaan dari APBN melalui Kementerian Pertanian guna menutupi kebutuhan pembiayaan yang belum terpenuhi.
Selain itu, ia mengusulkan agar rehabilitasi lahan pertanian dan jaringan irigasi desa dilaksanakan melalui program padat karya tunai.
Skema tersebut dinilai mampu mempercepat pemulihan sekaligus memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat yang terdampak bencana.
Sebelumnya, dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2026 bersama pemerintah kabupaten dan kota se-Sumbar di Auditorium Gubernur Sumbar, terungkap bahwa realisasi penggunaan tambahan TKD untuk pemulihan pascabencana baru mencapai 7,8 persen. Padahal, dana sekitar Rp2,6 triliun telah ditransfer pemerintah pusat ke rekening kas pemerintah daerah.
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Horas Maurits Panjaitan, menyampaikan bahwa seluruh tambahan TKD untuk Sumatera Barat telah disalurkan sejak Maret hingga April 2026.
Ia berharap pemerintah daerah segera mengoptimalkan penggunaan anggaran tersebut agar rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana dapat dipercepat sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat.(da*)
