 |
| Wali Kota Padang Menerima Tim Monitoring Kementerian |
Padang, Rakyatterkini.com - Pemerintah Kota Padang terus memperkuat upaya penanganan pascabencana hidrometeorologi melalui koordinasi dengan pemerintah pusat.
Komitmen tersebut ditunjukkan dalam pertemuan bersama Tim Monitoring Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Padang, Senin (20/7/2026).
Pertemuan itu membahas perkembangan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sekaligus pemanfaatan tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp371,85 miliar.
Anggaran tersebut disiapkan untuk mendukung berbagai program mitigasi bencana dan pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana di Kota Padang.
Sejalan dengan itu, Pemerintah Kota Padang telah memulai proses tender untuk sejumlah proyek prioritas yang dibiayai melalui dana tersebut agar pelaksanaannya dapat segera dimulai.
Tim Kemendagri yang dipimpin Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, bersama Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Horas Maurits Panjaitan, hadir untuk melakukan pemantauan sekaligus memberikan masukan dalam pelaksanaan program.
Sebelum menggelar audiensi, rombongan juga meninjau pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di kawasan Bumi Perkemahan Pramuka, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah.
Dalam kunjungan tersebut, tim memberikan apresiasi terhadap langkah percepatan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kota Padang.
Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan bahwa dukungan pemerintah pusat sangat penting untuk mempercepat pemulihan pascabencana.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak hanya memprioritaskan penyediaan hunian bagi warga yang terdampak bencana, tetapi juga mempersiapkan tempat tinggal bagi masyarakat yang nantinya harus direlokasi akibat pelaksanaan proyek strategis Kementerian Pekerjaan Umum.
Ia menjelaskan, dana TKD yang diterima difokuskan untuk penanganan dan mitigasi bencana. Proses pengadaan proyek juga telah dimulai, sementara pendampingan dari tim Kemendagri diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan mempercepat tahapan pelaksanaan program.
Selain itu, Fadly mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur di Kota Padang akan mengedepankan konsep ramah lingkungan atau green infrastructure yang dipadukan dengan pembangunan sarana pengendalian banjir.
Ia berharap dukungan pemerintah pusat juga mencakup penyediaan fasilitas dasar di kawasan relokasi masyarakat.
Pemerintah Kota Padang juga telah menyusun master plan penanggulangan banjir yang mencakup pembangunan dua embung berkapasitas besar.
Namun, keterbatasan kemampuan APBD membuat proyek tersebut sulit direalisasikan sepenuhnya dalam lima tahun mendatang tanpa dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.
Menurut Fadly, pembangunan dua embung tersebut menjadi salah satu program strategis yang perlu mendapat perhatian khusus agar sistem pengendalian banjir di Kota Padang dapat berjalan lebih optimal dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat.
Audiensi tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tri Hadiyanto, Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Hendri Zulviton, serta Kepala Dinas PUPR Kota Padang Malvi Hendri.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan berbagai program rehabilitasi, rekonstruksi, serta penguatan infrastruktur mitigasi bencana dapat berjalan lebih efektif sehingga Kota Padang semakin tangguh dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi di masa mendatang.(da*)
