 |
| Tanah Datar Siapkan Kerja Sama Pangan Antar Daerah |
Tanah Datar, Rakyatterkini.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar terus mengintensifkan upaya pengendalian inflasi daerah untuk menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok serta mempertahankan daya beli masyarakat pada awal tahun 2026.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dilaksanakan secara virtual, Senin (20/7/2026).
Rapat yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, membahas berbagai strategi nasional dan daerah dalam mengantisipasi lonjakan harga, menjaga ketersediaan bahan pokok, serta pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.
Usai mengikuti rapat, Ahmad Fadly mengatakan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Menurutnya, hasil rapat koordinasi tersebut akan menjadi pedoman bagi Pemkab Tanah Datar dalam memperkuat kebijakan pengendalian inflasi di daerah.
Ia menegaskan bahwa perencanaan yang matang diperlukan agar pasokan kebutuhan pokok tetap aman dan harga tetap terkendali sehingga daya beli masyarakat tidak menurun.
Dalam waktu dekat, Pemkab Tanah Datar juga berencana menjalin kerja sama dengan sejumlah daerah untuk mendukung distribusi bahan pangan, khususnya komoditas seperti cabai dan beras, kepada wilayah yang membutuhkan.
Wakil Bupati meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera menjalin komunikasi dengan kabupaten maupun kota yang memerlukan pasokan pangan dari Tanah Datar. Kerja sama antardaerah tersebut dinilai penting karena menjadi salah satu indikator dalam penilaian TPID Award.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Franky Adhitama melaporkan bahwa berbagai langkah pengendalian inflasi telah dilakukan bersama OPD terkait.
Namun, dari sembilan indikator penilaian inflasi yang mengacu pada Indeks Harga Konsumen (IHK), kerja sama antardaerah masih menjadi aspek yang belum terealisasi.
Terkait Program 3 Juta Rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian PKP, Pemkab Tanah Datar mengusulkan sebanyak 1.762 unit rumah untuk tahun 2026. Dari jumlah tersebut, 142 unit telah memperoleh alokasi tahap pertama dan siap dilaksanakan setelah terbit surat keputusan penerima bantuan. Selain itu, sebanyak 165 unit masih dalam proses verifikasi.
Pada kesempatan yang sama, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir meminta seluruh pemerintah daerah lebih serius menyusun strategi pengendalian inflasi, menjaga stabilitas harga, memastikan ketersediaan stok pangan, serta melaporkan perkembangan Program 3 Juta Rumah secara berkala.
Rapat koordinasi tersebut juga diikuti oleh perwakilan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Bapenda, Dinas Pangan dan Perikanan, serta Dinas Perumahan, Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar.(da*)
