 |
| Monitoring Tim Satgas Terkait Penggunaan TKD Tambahan |
Padang, Rakyatterkini.com - Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan Kota Padang sebagai salah satu daerah percontohan nasional dalam percepatan pemulihan pascabencana.
Pengakuan tersebut diberikan karena dinilai berhasil menjalankan proses rehabilitasi secara cepat, terukur, dan didukung pengelolaan dana Transfer ke Daerah (TKD) tambahan yang efektif, termasuk percepatan pembangunan hunian tetap (Huntap).
Apresiasi itu disampaikan saat tim monitoring Satuan Tugas (Satgas) pusat melakukan peninjauan ke lokasi pembangunan Huntap di kawasan Bumi Perkemahan Pramuka, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Senin (20/7/2026).
Kunjungan tersebut dihadiri Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, bersama Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan.
Keduanya didampingi Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tri Hadiyanto, Kalaksa BPBD Hendri Zulviton, serta Kepala Dinas PUPR Malvi Hendri.
Hasil pemantauan melalui dasbor Satgas pusat yang mengukur 38 indikator menunjukkan penanganan pascabencana di Kota Padang berlangsung sesuai target. Sejumlah program dinilai berjalan baik, mulai dari pembangunan hunian tetap dan hunian sementara, penyaluran dana tunggu hunian, distribusi bantuan sosial, pemulihan lahan pertanian, hingga rehabilitasi dan normalisasi sungai.
Kastorius Sinaga mengatakan, Kota Padang menjadi salah satu daerah di Sumatera Barat yang menunjukkan kemajuan signifikan dalam pemulihan pascabencana. Menurutnya, berdasarkan pemantauan pemerintah pusat, berbagai indikator penanganan bencana di daerah tersebut memperlihatkan hasil yang memuaskan.
Ia menjelaskan, Kota Padang juga memikul target pembangunan Huntap terbesar di Sumatera Barat dengan jumlah lebih dari 500 unit atau sekitar seperempat dari total target provinsi.
Program tersebut didukung dana TKD tambahan senilai Rp371,85 miliar, termasuk untuk penyediaan lahan, serta kolaborasi dengan sejumlah lembaga kemanusiaan seperti Yayasan Buddha Tzu Chi.
Di kawasan Bumi Perkemahan Pramuka sendiri, pemerintah menargetkan pembangunan 340 unit Huntap. Hingga saat ini, sebanyak 39 unit telah memasuki tahap akhir penyelesaian dan ditargetkan selesai pada akhir Juli 2026.
Kastorius menilai keberhasilan tersebut tidak terlepas dari perencanaan yang matang. Menurutnya, kondisi di lapangan menunjukkan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai target dan mendapat dukungan yang baik dari pemerintah daerah.
Sementara itu, Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, meminta agar realisasi pemanfaatan dana TKD tambahan terus dipercepat sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat yang terdampak bencana.
Ia mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah melihat kesiapan dan progres pembangunan, termasuk pengadaan lahan Huntap yang dibiayai melalui TKD tambahan.
Karena itu, Kemendagri akan terus memantau agar penggunaan anggaran tepat sasaran dan seluruh program dapat diselesaikan sesuai rencana.
Selain dinilai berhasil memulihkan wilayahnya sendiri, Kota Padang juga mendapat apresiasi atas kepeduliannya terhadap daerah lain. Meski masih menjalani proses pemulihan, pemerintah kota tetap mengalokasikan bantuan senilai Rp5 miliar untuk mendukung penanganan bencana di tiga kabupaten di Provinsi Aceh.
Menurut Kastorius, langkah tersebut menjadi bukti tingginya semangat solidaritas yang ditunjukkan Kota Padang. Ia menyebut Menteri Dalam Negeri memberikan penghargaan atas kepedulian pemerintah kota yang tetap membantu daerah lain meskipun juga berstatus sebagai wilayah terdampak bencana.(da*)
