Jakarta, Rakyatterkini.com - Pemerintah terus memperkuat upaya rehabilitasi hutan mangrove sebagai bagian dari strategi menjaga ekosistem pesisir sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi hijau.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Moh Jumhur Hidayat, menyatakan bahwa rehabilitasi mangrove memiliki nilai ekonomi karena dapat dikembangkan melalui skema perdagangan karbon di tingkat internasional.
Saat menghadiri peringatan Hari Mangrove Sedunia di Denpasar Selatan, Bali, Minggu, Jumhur menjelaskan bahwa pemerintah sedang menggerakkan program nasional rehabilitasi mangrove yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha hingga masyarakat.
Ia mengatakan penanaman mangrove dapat dipadukan dengan kegiatan investasi melalui mekanisme pasar karbon. Menurutnya, pihak yang menghasilkan emisi karbon dapat melakukan kompensasi melalui perdagangan karbon, sehingga membuka peluang pendanaan yang besar untuk mendukung pemulihan lingkungan.
Program rehabilitasi mangrove kini telah berlangsung secara serentak di 162 lokasi yang tersebar di 37 provinsi. Kegiatan tersebut melibatkan sekitar 2.000 peserta secara langsung, sementara puluhan ribu orang lainnya ikut berpartisipasi dari berbagai daerah.
Jumhur menjelaskan, kemampuan mangrove dalam menyerap karbon jauh lebih tinggi dibandingkan vegetasi di daratan, yakni sekitar empat hingga lima kali lipat. Dengan kemampuan tersebut, satu hektare hutan mangrove diperkirakan memiliki daya serap karbon yang setara dengan sekitar empat hektare tanaman darat.
Menurutnya, keunggulan ini menjadikan mangrove sebagai salah satu solusi penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim sekaligus menekan peningkatan emisi karbon yang dihasilkan dari berbagai aktivitas ekonomi.
Ke depan, pemerintah tidak hanya mengandalkan pendanaan dari APBN maupun APBD untuk rehabilitasi mangrove. Skema perdagangan karbon internasional juga akan dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan alternatif agar program dapat berjalan dalam skala yang lebih luas.
Jumhur mengungkapkan bahwa sejumlah investor telah menunjukkan ketertarikan untuk mendukung rehabilitasi mangrove di Indonesia dengan cakupan ratusan ribu hektare.
Investasi tersebut diharapkan mampu mempercepat pemulihan kawasan pesisir sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Selain menarik investasi, program rehabilitasi mangrove juga diproyeksikan membuka lapangan kerja hijau atau green jobs. Masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan dan pemeliharaan kawasan mangrove berpeluang memperoleh penghasilan, termasuk melalui mekanisme pembagian manfaat dari perdagangan karbon.
Pemerintah saat ini juga tengah menghitung besarnya kontribusi sektor pemulihan lingkungan berbasis pasar karbon terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dalam satu hingga dua tahun mendatang. Perhitungan tersebut mencakup potensi penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
Jumhur menilai Indonesia memiliki modal besar untuk mengembangkan ekonomi hijau karena didukung wilayah laut yang luas, kawasan mangrove yang termasuk terbesar di dunia, serta kekayaan sumber daya alam yang melimpah.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan memulihkan ekosistem mangrove agar manfaatnya dapat dirasakan, baik bagi kelestarian lingkungan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat.(da*)


