 |
| Ilustrasi |
Padang, Rakyatterkini.com — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, terutama jenis Bio Solar, bukan disebabkan oleh keterbatasan stok. Menurutnya, kendala utama berada pada proses distribusi yang masih belum berjalan optimal.
Pemerintah Provinsi Sumbar terus mendorong perbaikan sistem penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Langkah tersebut dilakukan supaya kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi sekaligus mencegah adanya penyimpangan dalam distribusi.
Mahyeldi mengatakan, ketersediaan stok BBM di Sumbar sejauh ini masih mencukupi. Namun, pengawasan terhadap penyaluran di lapangan perlu ditingkatkan agar tidak terjadi penyalahgunaan yang dapat menghambat hak masyarakat yang membutuhkan.
Hal itu disampaikan Mahyeldi saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (21/7/2026).
Pria yang akrab disapa Buya tersebut menjelaskan, berdasarkan hasil koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina, persoalan utama bukan berada pada ketersediaan BBM, melainkan mekanisme distribusinya.
Dari hasil pemantauan, masih ditemukan sejumlah dugaan pelanggaran yang membuat penyaluran BBM subsidi tidak berjalan sesuai aturan. Beberapa di antaranya adalah penggunaan satu barcode untuk lebih dari satu kendaraan serta kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi untuk mendapatkan BBM dalam jumlah melebihi batas yang ditentukan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Mahyeldi meminta adanya penguatan pengawasan di tingkat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Ia mendorong kerja sama antara Pertamina, BPH Migas, TNI, dan Polri dalam melakukan pengawasan secara lebih maksimal.
"Kami menyarankan agar Pertamina dan BPH Migas berkolaborasi dengan Polri serta TNI untuk melakukan pengawasan di SPBU," ujar Mahyeldi.
Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, Pertamina, BPH Migas, serta aparat keamanan terus diperkuat. Dengan kerja sama tersebut, distribusi BBM bersubsidi di Sumbar diharapkan dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.(da*)
