 |
| Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menyerahkan Rancangan KUA |
Padang, Rakyatterkini.com – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, secara resmi menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Sumatera Barat dalam rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Sumbar pada Senin (6/7/2026).
Dokumen tersebut menjadi dasar penyusunan arah kebijakan fiskal daerah tahun 2027 yang menitikberatkan pada percepatan transformasi ekonomi, penguatan inklusi sosial, serta peningkatan ketahanan pangan.
Dalam pemaparannya, Mahyeldi mengatakan penyusunan KUA-PPAS dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai tantangan ekonomi yang masih dihadapi daerah.
Ia menjelaskan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sepanjang 2025 berada di angka 3,37 persen, mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,36 persen.
Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi oleh tekanan ekonomi global maupun nasional, ditambah sejumlah bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem yang menghambat aktivitas produksi, distribusi barang, hingga mobilitas masyarakat. Dampak paling besar dirasakan pada sektor pertanian, perdagangan, dan transportasi.
Walaupun pertumbuhan ekonomi melambat, Mahyeldi menilai berbagai indikator sosial menunjukkan perkembangan yang positif. Tingkat kemiskinan berhasil ditekan dari 5,97 persen menjadi 5,31 persen atau berkurang lebih dari 33 ribu penduduk.
Selain itu, ketimpangan pendapatan yang tercermin melalui Gini Rasio membaik menjadi 0,280, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,52 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 77,27 atau tetap berada di atas rata-rata nasional.
Ia menyebut capaian tersebut tidak terlepas dari efektivitas program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang selama ini dijalankan pemerintah daerah bersama berbagai pihak sehingga mampu menjaga daya beli dan ketahanan ekonomi masyarakat.
Mahyeldi juga mengungkapkan bahwa tema pembangunan Sumatera Barat pada 2027 adalah "Akselerasi Transformasi Ekonomi, Inklusi Sosial, dan Ketahanan Pangan." Tema tersebut akan diwujudkan melalui penguatan ekonomi berbasis nagari dan pelaku UMKM, peningkatan kualitas layanan dasar bagi masyarakat, serta pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan sebagai fondasi utama perekonomian daerah.
Lebih lanjut, ia menegaskan penyusunan anggaran dilakukan dengan menerapkan prinsip money follows program. Artinya, belanja pemerintah akan diprioritaskan pada program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung upaya mitigasi bencana dan percepatan pemulihan pascabencana.
Pada sisi pendapatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sistem perpajakan berbasis digital, peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pemanfaatan aset daerah secara lebih maksimal.
Sementara itu, alokasi belanja daerah akan difokuskan pada penyediaan layanan dasar, pembangunan infrastruktur yang lebih tangguh terhadap bencana, pengembangan sektor pariwisata, serta percepatan pertumbuhan ekonomi kreatif yang didukung oleh UMKM.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan mempercepat hilirisasi sektor-sektor unggulan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat konektivitas antarwilayah, mendorong masuknya investasi, menjaga stabilitas inflasi, serta mengembangkan ekonomi hijau demi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dalam rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai sekitar Rp5,77 triliun, sedangkan belanja daerah direncanakan sebesar Rp5,71 triliun. Setelah memperhitungkan komponen pembiayaan daerah, APBD Sumatera Barat 2027 diperkirakan mengalami defisit sekitar Rp66 miliar.
Menutup penyampaiannya, Mahyeldi berharap proses pembahasan KUA-PPAS bersama DPRD dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan di Sumatera Barat.
Ia berharap setiap kebijakan dan anggaran yang nantinya disepakati benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung kemajuan daerah secara berkelanjutan.(adpsb/cen/bud)
