 |
| Ilustrasi |
Jakarta, Rakyatterkini.com - Pemerintah Inggris berencana menerapkan pembatasan penggunaan media sosial pada malam hari bagi remaja berusia 16 hingga 17 tahun sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesehatan digital anak muda.
Kebijakan tersebut akan membuat aplikasi seperti Instagram, TikTok, dan YouTube otomatis tidak dapat diakses mulai pukul 00.00 hingga 06.00, meski pengguna tetap memiliki opsi untuk menonaktifkan aturan itu melalui pengaturan akun.
Selain pembatasan waktu, pemerintah juga ingin mengurangi fitur yang dinilai memicu kecanduan, seperti pemutaran video otomatis (autoplay) dan gulir tanpa batas (infinite scroll). Menurut pemerintah, kombinasi kebijakan tersebut diharapkan membantu remaja mendapatkan waktu tidur yang lebih baik, meningkatkan konsentrasi saat belajar, serta mempererat hubungan dengan keluarga.
Namun, sejumlah pihak menilai kebijakan tersebut belum cukup efektif. Ellen Roome, seorang aktivis yang kehilangan putranya, Jools Sweeney, setelah diduga mengikuti tantangan berbahaya di dunia maya pada 2022, menyebut aturan itu terlalu longgar karena remaja masih bisa menonaktifkan pembatasan tersebut sendiri. Ia berharap pemerintah mengambil langkah yang lebih tegas untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif media sosial.
Rencana terbaru ini melanjutkan kebijakan yang diumumkan pada Juni lalu, yaitu larangan penuh penggunaan sejumlah platform media sosial bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun di Inggris.
Menteri Keamanan Daring Inggris, Kanishka Narayan, mengatakan kombinasi jam malam digital dan pembatasan fitur adiktif akan menjadikan Inggris sebagai salah satu negara dengan regulasi teknologi paling ketat di dunia. Sementara itu, Menteri Teknologi Liz Kendall menyebut kebijakan tersebut penting agar remaja memiliki waktu tidur yang cukup, lebih fokus pada pendidikan, serta dapat menikmati lebih banyak waktu bersama keluarga dan teman.
Meski demikian, kebijakan tersebut menuai kritik dari oposisi. Sekretaris Pendidikan Bayangan dari Partai Konservatif, Laura Trott, menilai aturan tersebut tidak akan memberikan dampak berarti selama pengguna masih dapat menonaktifkannya dengan mudah.
Selain membatasi media sosial, pemerintah juga tengah menyiapkan regulasi baru untuk meningkatkan keamanan penggunaan chatbot berbasis kecerdasan buatan (AI) oleh anak-anak. Salah satu usulannya adalah mewajibkan penyedia layanan menghadirkan pengingat atau jeda penggunaan secara berkala bagi pengguna di bawah usia 18 tahun.
Pemerintah berencana mengajukan seluruh rancangan aturan tersebut ke parlemen sebelum akhir 2026. Jika disetujui, kebijakan itu diharapkan mulai berlaku bersamaan dengan larangan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun pada musim semi tahun berikutnya.
Meski mendapat dukungan dari sebagian kalangan, sejumlah organisasi perlindungan anak dan pakar keselamatan digital masih mempertanyakan efektivitas kebijakan tersebut. Kepala Eksekutif Yayasan Molly Rose, Andy Burrows, menilai pemerintah belum memiliki strategi menyeluruh dalam melindungi anak-anak di ruang digital dan hanya menghadirkan kebijakan yang bersifat terpisah-pisah.
Profesor Sonia Livingstone dari London School of Economics juga mengingatkan bahwa pembatasan akses pada malam hari bisa berdampak negatif bagi remaja yang sedang membutuhkan bantuan atau dukungan emosional melalui media sosial pada waktu tertentu. Menurutnya, yang lebih penting adalah membatasi notifikasi yang mengganggu waktu istirahat, bukan memblokir akses sepenuhnya.
Komisioner Anak untuk Inggris, Dame Rachel de Souza, mengatakan mayoritas anak muda tidak menginginkan pelarangan total, tetapi mereka berharap mendapat perlindungan dari fitur-fitur yang membuat mereka terus-menerus menggunakan media sosial. Ia meminta pemerintah memastikan mekanisme penerapan aturan tersebut benar-benar efektif.
Sebelum menyusun kebijakan, pemerintah telah melakukan uji coba terhadap 300 remaja dengan berbagai skenario pembatasan, mulai dari pemblokiran total media sosial pada malam hari, pembatasan penggunaan hingga satu jam per hari, hingga kelompok tanpa perubahan aturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan pada malam hari memberikan manfaat paling besar terhadap kualitas tidur serta meningkatkan komunikasi dalam keluarga. Pemerintah juga menilai metode tersebut lebih mudah diterapkan dibandingkan opsi lainnya.
Meski demikian, Profesor Pete Etchells dari Bath Spa University mengingatkan bahwa hasil penelitian tersebut masih terbatas karena melibatkan jumlah peserta yang relatif kecil sehingga belum bisa dijadikan dasar tunggal dalam menyusun kebijakan nasional.
Rencana Inggris ini mengikuti langkah Australia yang lebih dulu melarang penggunaan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun. Namun, penerapan aturan di Australia masih menuai kritik karena banyak remaja dilaporkan tetap mampu mengakses platform yang dibatasi, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem verifikasi usia.
Pemerintah Inggris juga sempat mempertimbangkan pembatasan terhadap penggunaan Virtual Private Network (VPN) yang berpotensi dimanfaatkan untuk menghindari pemeriksaan usia. Namun, berdasarkan hasil penelitian yang mereka lakukan, penggunaan VPN oleh anak-anak dinilai belum menjadi masalah besar. Karena itu, pemerintah memutuskan belum akan memberlakukan pembatasan terhadap layanan VPN, meski kebijakan tersebut akan terus dievaluasi di masa mendatang.(da*)
