 |
| Ilustrasi |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memperkuat sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana pengembangan gas di Blok Andaman yang berada di lepas pantai Aceh. Langkah ini dilakukan agar publik memahami tujuan proyek sekaligus manfaat yang akan diperoleh daerah dari pemanfaatan sumber daya tersebut.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan pemerintah ingin memastikan pengembangan Blok Andaman dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Aceh. Karena itu, pemerintah terus membangun komunikasi dengan berbagai pihak guna menyelaraskan rencana pengembangan yang telah tertuang dalam Plan of Development (POD) dengan aspirasi masyarakat setempat.
Menurut Laode, sosialisasi menjadi penting untuk menghindari kesalahpahaman bahwa gas dari Blok Andaman hanya akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi di Pulau Jawa. Ia menegaskan bahwa proyek tersebut juga diarahkan untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Aceh.
Selain memenuhi kebutuhan daerah, gas dari Blok Andaman juga telah menarik minat calon pembeli. Salah satunya adalah PT Pupuk Indonesia (Persero) yang membutuhkan pasokan gas sebagai bahan baku industri pupuk nasional.
Dari sisi teknis, cadangan gas yang ditemukan Mubadala Energy di Lapangan Tangkulo South Andaman diperkirakan mampu memproduksi sekitar 300 juta standar kaki kubik gas per hari (MMSCFD) pada tahap awal produksi.
Sementara itu, Pemerintah Aceh melalui Gubernur Muzakir Manaf telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Dalam surat tersebut, Aceh mengusulkan agar pengolahan gas dilakukan melalui fasilitas penerimaan di darat atau Onshore Receiving Facility (ORF) yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, bukan menggunakan skema Floating Production, Storage, and Offloading (FPSO) di tengah laut.
Selain itu, Pemerintah Aceh berharap sebagian produksi gas dapat dialokasikan untuk mendukung perkembangan industri di daerah serta meminta peninjauan kembali dokumen Plan of Development sebelum proyek dilanjutkan.
Menanggapi usulan tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah masih mengkaji berbagai aspek, terutama dari sisi keekonomian proyek. Ia menjelaskan bahwa letak cadangan gas yang berada lebih dari 12 mil laut dari garis pantai membuat pembangunan jaringan pipa menuju daratan memerlukan investasi yang sangat besar.
Menurut Bahlil, tambahan biaya pembangunan infrastruktur tersebut berpotensi meningkatkan harga gas hingga sekitar 10 dolar AS per MMBTU. Karena itu, pemerintah akan mempertimbangkan seluruh usulan berdasarkan perhitungan ekonomi agar proyek tetap layak dijalankan sekaligus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh.(da*)
