 |
| Ilustrasi |
Jakarta, Rakyatterkini.com - Pengenalan program biodiesel B50 yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 dipastikan tidak akan terkendala pasokan bahan baku. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan ketersediaan minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dalam kondisi mencukupi bahkan melebihi kebutuhan nasional.
Amran menyampaikan pemerintah telah mempersiapkan seluruh kebutuhan bahan baku sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap pasokan CPO yang digunakan untuk mendukung kebijakan biodiesel terbaru.
"Pasokannya aman, bahkan lebih dari cukup," ujar Amran saat memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan produksi CPO Indonesia terus menunjukkan tren peningkatan. Hal tersebut terlihat dari volume ekspor yang naik dari sekitar 26 juta ton menjadi kurang lebih 32 juta ton dalam beberapa waktu terakhir.
Dengan produksi yang terus bertambah, pemerintah optimistis kebutuhan bahan baku untuk program biodiesel B50 dapat dipenuhi tanpa mengganggu kebutuhan dalam negeri maupun komitmen ekspor ke berbagai negara.
Amran juga menegaskan bahwa penerapan B50 bukan merupakan tahap uji coba. Menurutnya, Indonesia sebelumnya telah menjalankan program biodiesel B40 sehingga implementasi B50 hanya merupakan peningkatan kadar campuran biodiesel menjadi 50 persen.
Ia memastikan seluruh persiapan menjelang pelaksanaan kebijakan tersebut telah selesai. Karena itu, masyarakat akan mulai menggunakan bahan bakar B50 sesuai jadwal yang telah ditetapkan pemerintah pada 1 Juli 2026.
Lebih lanjut, Amran menilai kebijakan mandatori B50 menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat ketahanan energi nasional. Dengan meningkatkan pemanfaatan biodiesel berbasis sawit, ketergantungan Indonesia terhadap impor solar diharapkan dapat terus ditekan.
Selain menjamin kelancaran program biodiesel, pemerintah juga memastikan ketersediaan minyak goreng tetap aman. Amran menegaskan produksi minyak sawit nasional masih berada pada level surplus sehingga mampu memenuhi kebutuhan pangan, mendukung sektor energi, sekaligus mempertahankan ekspor.
Saat ini produksi CPO Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 52 juta ton per tahun. Dari total tersebut, sekitar 20 juta ton digunakan untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri, sedangkan sekitar 32 juta ton dialokasikan untuk pasar ekspor seiring meningkatnya produktivitas perkebunan kelapa sawit.
Adapun kebutuhan CPO untuk mendukung pelaksanaan biodiesel B50 diperkirakan sekitar 5,3 juta ton. Dengan kapasitas produksi yang tersedia, pemerintah yakin program tersebut dapat berjalan tanpa mengurangi pasokan minyak goreng maupun menghambat ekspor sawit.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kebijakan biodiesel B50, yang memanfaatkan campuran 50 persen bahan baku berbasis CPO dalam solar, mulai diterapkan pada 1 Juli 2026. Kebijakan ini diproyeksikan mampu menghemat anggaran subsidi energi hingga sekitar Rp48 triliun.
Airlangga mengungkapkan PT Pertamina (Persero) telah siap mendukung pelaksanaan program tersebut. Selain mengurangi beban subsidi, penerapan B50 diperkirakan mampu menekan konsumsi bahan bakar minyak berbasis fosil hingga sekitar 4 juta kiloliter setiap tahun.
Ia menyebut dalam enam bulan pertama implementasi akan terjadi penghematan penggunaan energi fosil sekaligus efisiensi subsidi biodiesel yang nilainya diperkirakan mencapai Rp48 triliun.
Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan penerapan B50 berpotensi membuat Indonesia mengalami surplus pasokan solar pada 2026. Kondisi itu didukung oleh mulai beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan di Kalimantan Timur yang akan meningkatkan kapasitas pengolahan bahan bakar nasional.(da*)
