 |
| Studi Komparatif Pemko Padang ke Pemko Bandung terkait Pengelolaan Parkir Digital. |
Padang, Rakyatterkini.com– Pemerintah Kota (Pemko) Padang mulai menyiapkan pembaruan sistem pengelolaan parkir dengan mengadopsi teknologi digital. Upaya ini dilakukan untuk menekan kebocoran penerimaan retribusi sekaligus memberantas praktik pungutan liar (pungli). Sebagai bagian dari persiapan tersebut, jajaran Pemko Padang melakukan studi komparatif ke Balai Kota Bandung pada Senin (29/6/2026).
Kunjungan tersebut dipimpin Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, bersama sejumlah pejabat terkait. Mereka mempelajari sistem pembayaran retribusi parkir secara nontunai yang telah diterapkan Pemerintah Kota Bandung pada kawasan parkir di tepi jalan umum.
Inisiatif ini muncul setelah Pemko Padang mengevaluasi sistem pembayaran parkir secara tunai yang selama ini digunakan. Mekanisme konvensional dinilai masih menyisakan berbagai kelemahan, mulai dari potensi penyimpangan, lemahnya pengawasan di lapangan, hingga kurang optimalnya transparansi dalam pelaporan administrasi.
Melalui studi tersebut, Pemko Padang mendalami berbagai aspek penerapan parkir digital, termasuk proses implementasi, sistem pengawasan, hingga pola kerja sama dengan pihak ketiga yang telah dijalankan di Kota Bandung. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Maigus Nasir mengatakan, pengalaman Kota Bandung akan menjadi referensi penting bagi Padang dalam membangun sistem parkir berbasis digital yang lebih efektif. Menurutnya, penerapan sistem tersebut diharapkan mampu menghadirkan layanan parkir yang lebih tertib, aman, nyaman, transparan, mudah diakses masyarakat, serta memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD.
Sementara itu, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengungkapkan bahwa pengelolaan parkir sempat menjadi salah satu persoalan utama di kotanya sebelum sistem pembayaran nontunai diterapkan secara luas.
Ia menjelaskan, jumlah kendaraan bermotor di Bandung hampir sebanding dengan jumlah penduduk, sehingga pengelolaan parkir menjadi tantangan yang harus diatasi. Untuk itu, Pemkot Bandung bekerja sama dengan pihak swasta dalam mengelola sistem pembayaran parkir digital.
Menurut Farhan, kolaborasi dengan pihak ketiga terbukti mampu meningkatkan ketertiban pengelolaan parkir sekaligus menjaga penerimaan daerah tetap stabil. Model kerja sama tersebut kini menjadi salah satu aspek yang akan dipelajari lebih lanjut oleh Pemko Padang sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan sistem serupa guna menciptakan layanan parkir yang lebih tertib dan bebas dari praktik pungli.
Dalam rombongan Pemko Padang turut hadir Sekretaris Daerah Raju Minropa, Kepala Dinas Perhubungan Yudi Indra Syani, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ances Kurniawan, Kepala Bidang Infrastruktur TI Diskominfo Romi Elpa Segas, Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Irfan Febrian, serta Kepala UPTD Perparkiran Dishub Hendriadi. Sementara dari Pemkot Bandung hadir Kepala Dinas Perhubungan Rasdian Setiadi, Kepala UPT Pengelola Perparkiran Nandar Arkandar, beserta jajaran.(da*)
