 |
| Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Bantuan TKD Bencana |
Padang Panjang, Rakyatterkini.com– Pemerintah Kota Padang Panjang mendapatkan alokasi Transfer Keuangan ke Daerah (TKD) untuk penanganan bencana sebesar Rp79,01 miliar dari pemerintah pusat. Dana tersebut diberikan untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di daerah.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Bantuan TKD Bencana di wilayah Sumatera yang digelar secara virtual dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pada Rabu (17/6/2026).
Rakor tersebut diikuti oleh seluruh pemerintah daerah penerima bantuan di Sumatera dengan fokus pembahasan pada percepatan penyaluran serta pemanfaatan anggaran agar segera memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang terdampak bencana.
Dalam arahannya, Mendagri Tito menegaskan agar pemerintah daerah segera merealisasikan dana yang telah dialokasikan. Pemerintah pusat juga akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi guna memastikan seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan tepat sasaran.
“Daerah penerima tambahan TKD harus mempercepat penyaluran bantuan. Kami akan terus melakukan monitoring untuk memastikan pelaksanaannya sesuai target. Saya juga akan turun langsung ke lapangan melihat perkembangan di daerah,” tegas Tito.
Selain menerima dukungan dari pemerintah pusat, Pemko Padang Panjang juga menyalurkan bantuan keuangan sebesar Rp3 miliar untuk daerah lain yang terdampak bencana di Provinsi Aceh sebagai bentuk solidaritas antardaerah.
Bantuan tersebut dialokasikan masing-masing Rp2 miliar untuk Kabupaten Nagan Raya dan Rp1 miliar untuk Kabupaten Aceh Tenggara guna membantu percepatan pemulihan pascabencana di wilayah tersebut.
Mewakili Wali Kota Hendri Arnis, Wakil Wali Kota Allex Saputra menyampaikan bahwa proses administrasi dan mekanisme penyaluran bantuan saat ini sedang berjalan sesuai aturan yang berlaku.
“Prosesnya sedang berlangsung. Kami berharap dalam waktu dekat bantuan ini dapat segera diterima oleh pihak terkait agar bisa dimanfaatkan untuk mempercepat pemulihan daerah terdampak,” ujar Allex.
Ia menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi. Dengan dukungan anggaran yang memadai serta koordinasi yang solid, program pemulihan diharapkan dapat berjalan lebih optimal.
Pemko Padang Panjang berharap bantuan tersebut tidak hanya mempercepat pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga mendorong pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat agar kehidupan warga segera normal kembali dan lebih siap menghadapi potensi bencana di masa depan.
Turut hadir mendampingi Wakil Wali Kota dalam rakor tersebut antara lain Kepala BPBD, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perkim, Sekretaris Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial, serta perwakilan BPKD Kota Padang Panjang.(da*)
