 |
| Gubernur Sumbar saat menghadiri Pencanangan Sensus Ekonomi (SE) 2026 |
Padang, Rakyatterkini.com - Pengenalan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Provinsi Sumatera Barat resmi dilakukan oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, yang mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan data usaha secara jujur, lengkap, dan akurat kepada petugas sensus.
Menurut Mahyeldi, keberadaan data ekonomi yang valid sangat penting sebagai dasar dalam merancang kebijakan pembangunan yang efektif, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri pencanangan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Sumbar bersama Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, di halaman Kantor Gubernur Sumbar, Minggu (28/6/2026).
Dalam sambutannya, Mahyeldi menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bukan hanya kegiatan rutin lima tahunan, tetapi juga menjadi momentum strategis untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan dunia usaha di Sumatera Barat.
Ia menjelaskan, hasil sensus nantinya akan memberikan informasi yang lebih lengkap mengenai aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Data tersebut akan dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan untuk memperkuat sektor usaha, meningkatkan daya saing ekonomi, serta mendorong kesejahteraan masyarakat.
Mahyeldi juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Pusat Statistik (BPS) beserta seluruh pihak yang telah mempersiapkan pelaksanaan sensus di Sumbar. Menurutnya, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, perubahan pola konsumsi masyarakat, dan munculnya berbagai model bisnis baru, pemerintah membutuhkan data yang akurat untuk mendukung proses perencanaan, pengawasan, hingga evaluasi pembangunan.
Ia menambahkan, informasi yang terkumpul melalui sensus akan membantu pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan yang lebih tepat sasaran, mulai dari pengembangan UMKM, pembangunan infrastruktur ekonomi, hingga peningkatan daya saing pelaku usaha di daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Mahyeldi juga mengapresiasi BPS Provinsi Sumbar yang telah mengerahkan sebanyak 5.480 petugas sensus untuk melakukan pendataan lapangan sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Ia berharap seluruh perangkat daerah, pelaku usaha, serta masyarakat dapat mendukung kelancaran proses pendataan.
Gubernur memastikan bahwa seluruh data yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Menurutnya, informasi tersebut tidak akan disalahgunakan, melainkan menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti bantuan usaha, pelatihan, revitalisasi pasar, hingga penyederhanaan layanan perizinan.
Lebih lanjut, Mahyeldi menyebut pencanangan Sensus Ekonomi 2026 merupakan simbol komitmen bersama dalam menghadirkan data ekonomi yang berkualitas. Ia mengajak seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, Forkopimda, BUMD, tokoh masyarakat, hingga pelaku usaha, untuk ikut menyukseskan pendataan agar seluruh aktivitas ekonomi di Sumatera Barat dapat tercatat secara menyeluruh.
Kepada para petugas sensus, Mahyeldi berpesan agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesional, serta menjunjung tinggi integritas sehingga mampu membangun kepercayaan masyarakat selama proses pendataan berlangsung.
Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Sumbar terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Ia menilai pelaksanaan pencanangan yang bertepatan dengan kegiatan Car Free Day menjadi pilihan tepat karena memperlihatkan secara langsung aktivitas ekonomi masyarakat.
Sonny mengungkapkan bahwa Sumatera Barat memiliki potensi ekonomi yang besar. Hal tersebut didukung oleh dominasi penduduk usia produktif dan keberadaan lebih dari 715 ribu unit usaha, yang mayoritas merupakan usaha mikro dan kecil. Oleh karena itu, hasil sensus diharapkan menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan pengembangan ekonomi daerah.
Ia juga menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 tidak memiliki kaitan dengan urusan perpajakan. Seluruh data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan perencanaan pembangunan serta dijamin kerahasiaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
Sonny mengajak masyarakat untuk menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan informasi yang benar sesuai kondisi di lapangan. Menurutnya, data yang lengkap dan akurat akan membantu pemerintah merancang berbagai program pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran, baik bagi pelaku usaha maupun masyarakat luas.
Acara pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Sumbar turut dihadiri jajaran Forkopimda Provinsi Sumbar, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, kepala perangkat daerah, serta berbagai perwakilan masyarakat dan pelaku usaha.(da*)
