 |
| DJPK dan Kanwil DJPb Sumbar perkuat pendampingan pemda. |
Padang, Rakyatterkini.com - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat menjadi tuan rumah Pendampingan Performance Improvement Plan (PIP) Dana Alokasi Umum (DAU) Specific Grant Bidang Kesehatan.
Ini diselenggarakan oleh Direktorat Dana Transfer Umum, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Kegiatan ini berlangsung pada Selasa–Rabu (9–10/6/2026) di Aula lantai III Kanwil DJPb Sumbar.
Agenda tersebut digelar sebagai upaya memperkuat optimalisasi penyaluran DAU Specific Grant, khususnya untuk sektor kesehatan di Sumatera Barat.
Dana ini difokuskan untuk mendukung urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus mengurangi kesenjangan antar daerah dalam penyediaan layanan dasar.
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Kementerian Keuangan bersama Kementerian Kesehatan, dengan dukungan World Bank, mengembangkan program Rencana Perbaikan Kinerja daerah atau Performance Improvement Plan (PIP). Program ini diarahkan untuk memperkuat peningkatan layanan dasar, terutama di bidang kesehatan.
Kepala Kanwil DJPb Sumbar, Mohammad Dody Fachrudin, menyampaikan harapan agar kegiatan pendampingan ini dapat membantu pemerintah daerah di Sumatera Barat dalam memprioritaskan belanja daerah yang bersumber dari DAU Specific Grant.
Dana tersebut diharapkan dapat digunakan untuk program dan subprogram yang berdampak langsung pada peningkatan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di unit layanan teknis daerah.
Ia juga menekankan pentingnya perbaikan dari sisi perencanaan anggaran, pelaksanaan program, hingga penatausahaan belanja daerah. Dengan perbaikan tersebut, kualitas pelayanan publik di daerah, khususnya layanan kesehatan, diharapkan dapat meningkat secara signifikan.
Materi dalam kegiatan ini disampaikan oleh sejumlah narasumber, di antaranya Bondan Widyatmoko dari Direktorat Dana Transfer Umum yang membahas peningkatan layanan dasar kesehatan melalui DAU.
Selain itu, aspek teknis kesehatan juga dipaparkan oleh Rony Rozali dari Kementerian Kesehatan serta Syaiful Mizan dari Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Materi turut diperkuat oleh paparan dari World Bank yang disampaikan oleh Ahmad Zaki Fahmi.
Sesi diskusi yang dipandu oleh Li’ilzam Nuur dari DJPK berlangsung interaktif dengan peserta dari berbagai instansi pemerintah daerah di Sumatera Barat, seperti Sekretariat Daerah, BPKAD, Dinas Kesehatan, dan Bappeda dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, termasuk Pasaman, Solok, Bukittinggi, dan Solok Selatan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat mempercepat realisasi serta meningkatkan efektivitas pemanfaatan DAU Specific Grant bidang kesehatan, sehingga memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat dan penguatan komitmen tata kelola anggaran yang lebih optimal.(da*)
