 |
| Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, terima penghargaan UHC. |
Sawahlunto, Rakyatterkini.com — Pemerintah Kota Sawahlunto adakan Focus Group Discussion (FGD) bersama pemangku kepentingan BPJS Kesehatan guna mengevaluasi pelaksanaan jaminan perlindungan kesehatan masyarakat.
Meski Kota Sawahlunto telah meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) kategori utama tahun 2026, berbagai persoalan pelayanan di lapangan disebut masih menjadi keluhan masyarakat.
FGD yang dibuka langsung oleh Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, pada Jumat (22/5/2026) itu membahas sejumlah persoalan implementasi layanan BPJS Kesehatan, mulai dari koordinasi antar fasilitas kesehatan, efektivitas layanan administrasi, hingga akses masyarakat terhadap pelayanan medis yang cepat dan layak.
Dalam forum tersebut, berbagai pihak menilai capaian angka kepesertaan BPJS yang tinggi belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kualitas pelayanan yang diterima warga.
Keluhan mengenai antrean panjang, keterbatasan tenaga medis, prosedur rujukan yang berbelit, hingga lambannya penanganan pasien masih menjadi persoalan yang kerap muncul di tengah masyarakat.
Wali Kota Riyanda Putra menegaskan pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak cukup hanya diukur dari capaian administratif kepesertaan semata.
Menurutnya, seluruh pihak harus memastikan masyarakat benar-benar merasakan manfaat layanan kesehatan secara nyata.
“Pelayanan kesehatan membutuhkan sinergi dan respons cepat dari seluruh pihak terkait agar pelaksanaannya berjalan optimal dan tepat sasaran,” kata Riyanda dalam arahannya saat membuka FGD tersebut.
Ia juga mengakui masih terdapat berbagai kendala di lapangan yang perlu segera dibenahi melalui evaluasi bersama antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, fasilitas layanan kesehatan, serta stakeholder lainnya.
Dalam kesempatan itu, Riyanda turut menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Sawahlunto menjadi satu-satunya kota di Sumatera Barat yang menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2026 kategori utama.
Penghargaan tersebut diberikan karena cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Sawahlunto telah mencapai minimal 99 persen dengan tingkat keaktifan peserta di atas 95 persen.
Namun demikian, capaian tersebut dinilai tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri. Di tengah status UHC yang telah diraih, masyarakat justru berharap adanya peningkatan kualitas layanan kesehatan yang lebih cepat, manusiawi, dan tidak menyulitkan pasien.
Pengamat kebijakan publik menilai persoalan pelayanan kesehatan di berbagai daerah sering kali terjadi karena orientasi keberhasilan masih bertumpu pada angka kepesertaan, bukan kualitas pelayanan.
Akibatnya, daerah dinilai berhasil secara administratif, tetapi masyarakat masih menghadapi berbagai hambatan saat mengakses layanan kesehatan.
“UHC bukan sekadar angka kepesertaan 99 persen. Yang lebih penting adalah apakah masyarakat benar-benar mudah mendapatkan pelayanan kesehatan saat dibutuhkan,” ujar salah seorang pemegang kartu BPJS Kesehatan.
Wali Kota menegaskan predikat UHC merupakan amanah yang harus dijaga bersama. Menurutnya, penghargaan tersebut bukan hanya simbol prestasi daerah, tetapi juga tanggung jawab besar untuk memastikan perlindungan kesehatan masyarakat berjalan optimal, responsif, dan berkelanjutan.
FGD itu diharapkan menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan BPJS Kesehatan di Sawahlunto, sehingga status UHC yang telah diraih tidak berhenti sebagai capaian administratif, melainkan benar-benar menghadirkan layanan kesehatan yang berkualitas dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. (benny)
