 |
| Ditreskrimsus Polda Sumbar mengungkap sejumlah indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi |
Padang, Rakyatterkini.com – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Barat mengungkap sejumlah indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di enam Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Padang. Kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari, pada 21–23 Mei 2026.
Enam SPBU yang menjadi lokasi pemeriksaan meliputi SPBU Taruko, Aie Pacah, Pisang, Lubuk Begalung, Mata Air, dan Balai Gadang. Dalam kegiatan yang turut melibatkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar itu, petugas menemukan sejumlah kendaraan yang diduga kuat melakukan praktik pelangsiran BBM subsidi dengan berbagai cara.
Direktur Reskrimsus Polda Sumbar, Kombes Pol Andry Kurniawan, menyebutkan bahwa dari hasil pemeriksaan di lapangan ditemukan adanya kendaraan yang menggunakan lebih dari satu kode barcode, bahkan ada yang diduga memakai nomor pelat ganda.
Selain itu, petugas juga mendapati indikasi modifikasi pada tangki kendaraan yang diduga digunakan untuk menampung BBM bersubsidi dalam jumlah besar di luar kapasitas normal.
Menurut Andry, kegiatan sidak tersebut masih dilakukan secara persuasif dengan memberikan imbauan kepada pemilik kendaraan agar mengembalikan spesifikasi kendaraan sesuai aturan yang berlaku. Namun, ia menegaskan bahwa tindakan tegas akan diambil apabila pelanggaran tetap ditemukan.
Pihak kepolisian juga memastikan pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi akan terus diperketat untuk mencegah praktik penimbunan maupun penyalahgunaan di wilayah Sumbar. Rencananya, pengawasan serupa akan diperluas ke daerah lain di luar Kota Padang, sekaligus dilaksanakan oleh satuan reskrim di masing-masing wilayah.
Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Sumbar, Helmi Heriyanto, menjelaskan bahwa sidak ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terkait pengendalian distribusi BBM bersubsidi.
Ia menegaskan bahwa pengawasan ini juga berkaitan dengan upaya pencegahan aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang diduga masih memanfaatkan BBM subsidi dalam operasionalnya. Menurutnya, pengendalian dilakukan secara menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir, dengan fokus awal pada pengawasan distribusi BBM.
Dalam temuan di lapangan, Helmi mengungkapkan adanya kendaraan yang menggunakan hingga empat nomor polisi dan empat barcode berbeda. Selain itu, ditemukan pula tangki kendaraan yang telah dimodifikasi dengan kapasitas yang tidak wajar, mencapai sekitar 300 hingga 400 liter, yang ditemukan pada dua unit kendaraan.(da*)
